Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga dilaporkan relawan Jokowi, Bara JP, ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindakan penghasutan dan ajakan melakukan makar dalam orasinya pada aksi 4 November 2016. Fahri pun mempertanyakan banyak hal terkait pelaporan tersebut. “Patut disayangkan, banyak nasihat yang masuk kepada presiden tidak memahami peta konstitusi dan undang-undang dasar pasca-amandemen keempat. Ini menyebabkan banyak sekali pernyataan yang sebetulnya sudah tidak relevan,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, 9 November 2016.

Pertama, katanya, soal demonstrasi masih digunakan kata “ditunggangi” dan “digerakkan”. Padahal, menurut dia, demonstrasi 4 November untuk mendorong kepolisian mengusut pidato kontroversi Ahok soal surah Almaidah 51 itu penggeraknya legal dan sah. “Kedua, terkait makar. Banyak yang belum paham, pasal makar itu sebagian besar sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyesuaian dengan UUD 1945 yang baru,” tuturnya.

Dijelaskan Fahri, makar dalam terminologi di KUHP disebut anslaag, yang diartikan sebagai gewelddadige aanval, yang dalam bahasa Inggris artinya ‘violent attack’ atau ‘serangan yang menyebabkan kerusuhan’. “Artinya, makar itu hanya terkait dengan fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat. Memang, di Bab II KHUPidana sebelum reformasi, makar di bahas dari pasal 104 sampai dengan 129. Namun, sekarang sudah banyak yang dihapus dan tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat,” tutur Fahri.

Akan halnya yang dimaksud violent attack, diungkapkan Fahri, antara lain membocorkan rahasia negara serta kerja sama dengan tentara asing dalam massa perang. Sementara itu, yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara, tambahnya, sudah berubah menjadi delik aduan. “Amandemen 1945 memigrasi segala anasir otoriter yang berpotensi mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi masyarakat. Jadi, salah tempat di era demokrasi ini kalau masih ada yang berpikir tentang makar. Presiden naik dan jatuh diatur jalan keluarnya dalam konstitusi. Tak ada yang tidak diatur demi tertib sosial,” ujarnya.

Dalam keterangan pers-nya itu, Fahri juga menjelaskan soal posisi dan tugasnya sebagai anggota legislatif. Menurut dia, tidak ada fungsi pengawasan eksekutif terhadap legislatif, yang memiliki fungsi pengawasan itu adalah legislatif. “Fungsi pengawasan ini bisa di kantor DPR ataupun di luar kantor,” katanya.

Pasal-pasal makar dalam KUHP memang sejak lama telah memancing kontroversi karena multitafsir karena itu sering disebut pasal-pasal karet. Penguasa bisa seenak-enaknya saja menafsirkan pasal itu untuk membungkam siapa saja yang mereka anggap dapat merongrong kekuasaannya.

“Pasal ini sering digunakan rezim Orde Baru untuk mengkriminalisasi para aktivis. Pada era reformasi, pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis Papua yang melakukan protes,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa di Jakarta, 23 November 2016.

Padahal, tambahnya, dalam sebuah aksi demonstrasi merupakan hal yang lazim bila demonstran menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemerintah atau meneriakkan agar presiden dan wakil presiden mengundurkan diri atau digulingkan. “Merupakan hal yang berlebihan jika kepolisian menerapkan pasal makar hanya karena ekspresi,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, pemerintahan yang sekarang ini berkuasa menikmati betul kebebasan berekspresi ketika melawan Orde Baru, menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, pada 26 September 2016, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Muhammad Hafiz, juga telah menyatakan pasal-pasal makar dalam KUHP menimbulkan ancaman pelanggaran hak asasi manusia, antara lain hak menyatakan pendapat. Misalnya, ekspresi politik sebagian kelompok dianggap sebagai tindakan makar. Padahal, ekspresi politik tersebut tidak terbukti memiliki tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. “Sekarang dilihatnya begini. Ada kumpul sedikit dianggap makar. Yang kita tahu dan lihat, hampir semua tindak pidana makar tidak terbukti secara fisik memang membuat gerakan agar terjadi tujuan tertentu,” kata Hafiz di Jakarta

Pada Mei 2016 lampau, Aliansi Nasional Reformasi KUHP pun telah mengingatkan masyarakat, pemerintah, dan DPR untuk tidak melepaskan fokus pada pembahasan pasal-pasal krusial, dalam Pembahasan Rancangan KUHP yang sekarang masih berlangsung antara pemerintah dan DPR. Pasal-pasal itu antara lain, ya, yang menyangkut tindak pidana yang terkait dengan posisi individu terhadap negara, yang begitu kuatnya proteksi terhadap negara. Misalnya soal penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah yang sah, dan penghinaan terhadap badan umum.

Masih adanya pasal-pasal yang seperti itu, menurut mereka, akan membuat KUHP baru lebih eksesif dan “menjajah“ warga negara sendiri daripada KUHP buatan kolonial yang sekarang berlaku. Karena, dalam beberapa praktik, pengaturan seperti itu kemudian nyata-nyata menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. “Contohnya dapat dilihat dari dibangkitkannya lagi penghinaan presiden dan penghinaan pada pemerintah yang sah, yang jelas-jelas sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yakni aliansi yang terdiri dari Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.