Rachmawati Soekarnoputri adalah anak ketiga Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Dia merupakan adik kandung langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Rachma dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam menyerukan pengembalian ke UUD 1945 sebelum diamandemen. Ia pernah menyerukan massa untuk menduduki Gedung DPR. Juga beberapa kali bertemu tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang aktif menyerukan massa agar melakukan aksi damai.

Musisi Ahmad Dhani atau lengkapnya Ahmad Dhani Prasetyo memang dikenal sebagai artis yang sangat kritis terhadap pemerintah dan juga terhadap gaya kepemimpinan Ahok. Ia pernah secara terang-terangan mengajak massa umat Islam untuk menggelar demonstrasi 2 Desember, dengan tuntutan Ahok dipenjara karena menista Alquran.Ia juga pernah dilaporkan ke polisi karena orasinya dinilai sejumlah orang menghina Presiden Joko Widodo. Pada aksi 4 November 2016, Dhani terlibat aktif.

Ratna Sarumpaet ditangkap di rumahnya. Aktivis yang pekerja teater ini memang sejak masa Orde Baru senantiasa kritis terhadap pemerintah, terutama yang ia nilai merugikan bangsa dan negara. Pada masa rezim sekarang, mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta ini pernah menyatakan Kapolri Tito Karnavian telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak segera menahan Ahok.  Ia juga mengungkapkan, rumor makar diembuskan Tito selaku Kapolri merupakan upaya membatalkan unjuk rasa pada 2 Desember 2016 di Monas.

Memang, setelah unjuk rasa 4 November 2016, Presiden Joko beberapa kali mengatakan adanya aktor politik yang menunggangi aksi tersebut. Pertama kali ia nyatakan soal itu pada Sabtu dini hari, 5 November 2016. Presiden menuding keberadaan aktor politik sebagai salah satu penyebab aksi 4 November berujung rusuh, karena seharusnya aksi itu sudah bubar pukul 18.00 WIB. Namun, ia tidak mengungkapkan siapa yang dimaksud dengan aktor politik tersebut.

Lalu, ketika memberikan pengarahan ke jajaran pemimpin Polri, 8 November 2016, Presiden Joko juga mengatakan soal aktor politik itu lagi. Pada kesempatan ini, ia juga tidak mengungkapkan siapa yang dimaksud dengan aktor politik itu. “Kalau Polri sudah menemukan bukti-buktinya,” ujarnya.

Setelah itu, pada 21 November lalu, Tito Karnavian menyatakan pula ada indikasi peserta aksi di Monas pada 2 Desember 2016 berencana melakukan upaya makar. Tito mengatakan akan memperkuat pengamanan di gedung DPR/MPR. Karena, katanya, ada rumor upaya pendudukan gedung legislatif berbarengan dengan aksi umat Islam.

Akan halnya Sri Bintang Pamungkas ditangkap di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Tokoh demokrasi dan reformasi ini juga dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Joko Widodo.

Kivlan Zen ditangkap di rumahnya di Kelapagading, Jakarta Utara. Pada 29 November lalu, Kivlan menyerukan agar umat Islam tetap menjalankan aksi damai di kawasan Monas. Ia juga menyanggah adanya upaya makar yang sudah beredar di berbagai media, yang akan menunggangi aksi massa yang menuntut Ahok dipenjarakan.

Adityawarman Thaha adalah mantan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Dia adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Sementara itu, Firza Husain adalah Ketua Gerakan Solidaritas Sahabat Cendana. Ia dikenal dekat dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Tak jelas, mengapa Firza dikaitkan dengan dugaan upaya makar. Ia ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Eko Suryo Santjojo ditangkap di rumahnya, di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Eko dikenal sebagai orang kepercayaan Rachmawati Soekarnoputri.

Rizal adalah pemimpin organisasi Komando Barisan Rakyat (Kobar). Ia aktif memobilisasi massa untuk mengikuti aksi 2 Desember di Monas. Namun, ia dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang juga dijerat dengan undang-undang itu adalah Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Utara, Jamran, yang ditangkap di sebuah hotel di bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rizal dan Jamran adalah kakak-beradik.

“Penetapan tersangka keduanya berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan informasi permusuhan terhadap individu dan terhadap isu SARA,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar diJakarta, 3 Desember 2016.