Primadona Terbelenggu Regulasi
Koran Sulindo – Bisnis properti di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir masih dalam situasi lesu. Beberapa indikator perbaikan nyatanya belum juga bisa menjadi booster untuk percepatan bisnis ini, tak seperti pada era pertumbuhan periode awal tahun 2010. Beberapa kali kontestasi politik dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah belum juga bisa mengangkat sektor ini. Dalam
Primadona Terbelenggu Regulasi
Para Ahli Sepakat: Tak Ada Unsur Pidana di Kasus BLBI
Koran Sulindo – Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau biasa disingkat BLBI semakin terlihat jelas duduk soalnya. Setidaknya bila mendengar keterangan para ahli di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dari keterangan ahli perbankan dan notaris pembuat akta penyesaian Surat Keterangan Lunas
Para Ahli Sepakat: Tak Ada Unsur Pidana di Kasus BLBI
Jenderal Nasution dalam Ingatan Khrushchev: Anti-PKI, Teman Amerika
Koran Sulindo – Puncak kemesraan antara Indonesia dan Uni Soviet terjadi pada awal 1960-an. Meski begitu, sejumlah masalah, termasuk dari tubuh angkatan bersenjata, mulai menggoyahkan kursi kepemimpinan Presiden Sukarno. Dalam memoarnya, Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev bercerita tentang bagaimana ia melihat Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai sosok berpengaruh, tapi juga penuh intrik. Militer memegang peran penting
Jenderal Nasution dalam Ingatan Khrushchev: Anti-PKI, Teman Amerika
Cara Belanda Melihat Perang Kemerdekaan Indonesia
Koran Sulindo – Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sesudah berada dalam kekuasaan Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda dan pemerintahan negara Belanda selama 350 tahun, serta pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda mengobarkan perang untuk mengembalikan kekuasaan kolonial atas Indonesia. Perang, yang korbannya termasuk orang Indonesia yang dibunuh tanpa
Cara Belanda Melihat Perang Kemerdekaan Indonesia
Menkeu Menjawab: Pernyataan Ketua MPR Menyesatkan
Koran Sulindo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pernyataan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR-RI, Kamis (16/8/2018) lalu sebagai pernyataan politis yang menyesatkan. Sebelumnya, Zulkifli mengatakan besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun, 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari
