Politisi Tidak Berdaya?
Dalam memoarnya, Hardi mempertunjukkan sebuah perasaan tidak berdaya (powerlessness). Ia tidak berdaya menghentikan lajunya gerakan kiri dalam tubuh PNI di medio 1960–1965; ia tidak berdaya memperingatkan Bung Karno akan kemungkinan kudeta yang menurutnya sedang direncanakan oleh PKI pada Mei 1965; ia bahkan tidak berdaya mencegah pemecatannya sendiri dari struktur PNI pada Agustus 1965.
Meski ia pernah menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PNI selama tujuh bulan (September 1969–April 1970), memoar Hardi sama sekali tidak membicarakan tindak-tanduknya selama tujuh bulan yang penting itu, di luar pernyataan-pernyataan normatif yang umum yang (sekali lagi) menunjukan rasa ketidakberdayaannya, seperti pandangannya tentang usaha Orde Baru untuk menggagalkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PNI tahun 1970.
Dalam ingatannya tentang sejarah PNI dalam masa-masa awal pasca-G30S, Hardi menunjukkan perasaan ketidakberdayaannya ketika PNI dipaksa oleh keadaan untuk melindungi diri dengan membuang nama dan kepribadian Bung Karno dari konsepsi Marhaenisme, hanya agar PNI tidak diganyang habis oleh gerakan massa.
Sama seperti itu, ketika ia berusaha memperingatkan Bung Karno pra-G30S, Hardi yang pada masa itu kembali duduk dalam DPR-GR/MPRS menulis dalam memoarnya bahwa di detik-detik terakhir pemerintahan Bung Karno, ia mendatangi Bung Karno pada tanggal 7 Februari 1967 untuk memintanya agar menyatakan dirinya “non-aktif sementara” sebagai Presiden (hlm. 167). Namun toh, terlepas dari prakarsa Hardi, Jenderal Suharto menolak mentah-mentah usul itu dan kemudian menggerakan MPRS untuk memecat Bung Karno sebagai presiden dan mengangkat Suharto sendiri sebagai presiden. Hardi sebagai anggota MPRS tidak kuasa untuk menentang penggulingan Bung Karno, dan kemudian seakan menerimanya sebagai sebuah fait accompli.
Hardi dan Bung Karno
Hardi sendiri memiliki perasaan simpati yang besar terhadap Bung Karno– salah satu bab dalam memoarnya (Seorang pejuang besar pergi, meninggalkan kesan mendalam di kalbu) membicarakan perasaannya dalam detik-detik setelah wafatnya Bung Karno– namun toh ia tidak cukup berdaya untuk melakukan apa-apa untuk melindungi Bung Karno, baik dalam masa pelengserannya tahun 1965–1967 maupun dalam masa pengasingannya dari tahun 1967 sampai wafatnya.
Setelah Bung Karno wafat pada Juni 1970, buat Hardi life still goes on– dalam memoarnya ia tidak secara gamblang menyatakan dirinya sebagai seorang Sukarnois (walaupun indikasinya demikian), pun ia tidak membela mentornya Bung Karno sampai titik darah penghabisan seperti Komodor Soejoso Poegoeh, keponakan Bung Karno sekaligus redaktur surat kabar pro-Sukarno El Bahar yang ‘diasingkan halus’ oleh Orde Baru sebagai atase ke India karena habis-habisan membela Bung Karno, bahkan pasca-almarhum, dalam surat kabar miliknya. Hardi tetap menjadi kader PNI yang setia yang membersamai partainya walau tidak berdaya menentang penggembosan PNI oleh Orde Baru sampai kalah dalam Pemilu 1971 dan diakhiri dengan diakhirinya eksistensi PNI melalui kebijakan fusi partai (tentang hal ini, memoarnya menyertakan sebuah protes halus, hlm. 60–61).
Right or wrong, it’s still my country, mungkin demikian pikir Hardi ketika ia setuju terhadap penggulingan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS Maret 1967, atau ketika ia setuju ditugaskan sebagai duta besar oleh rezim Suharto. Namun dengan demikian, Hardi sang politisi senior membiarkan karsanya itu menjadi sesendok garam yang ditelan dalam luasnya samudera. Namun demikian, perlu kita tanyakan: apakah pandangan Hardi yang demikian, pandangan yang memandang bahwa terlepas dari siapapun pemimpinnya, apapun kebijakannya, dan biarpun kebijakan tersebut menentang nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, saya harus terus sepenuh hati bekerja dalam Republik ini, sudah tepat? Ataukah bahwa diamnya Hardi ketika partainya dihanguskan, kongresnya diintervensi, dan pemilunya dicurangi justru turut membantu melanggengkan sistem Orde Baru?
