Revolusi Kita:
Dalam edisi Revolusi Kita sebelumnya, kita telah mengulas tentang riwayat hidup Hardi dan karier politiknya. Dalam edisi kali ini, kita akan mengulas tentang pemikiran dan perbuatan politik Hardi, terutama pemikirannya tentang nasionalisme Indonesia dan berbagai prakarsanya dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.
Nasionalisme a’la Hardi
Ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal: seseorang dapat mati muda sebagai pahlawan, atau hidup cukup lama untuk berubah menjadi penjahat. Hardi masuk ke dalam kategori yang ketiga: ia hidup cukup lama untuk melihat karyanya tidak berarti menjadi apa-apa– sama seperti kata-katanya sendiri dalam memoarnya (hlm. 165), seluruh karya politiknya seakan “bagaikan garam ditelan samudera”.
Bagian pertama dari memoar Hardi adalah sebuah refleksi ideologis tentang nasionalisme dari sudut pandang seorang negarawan senior di usianya yang ke-65, setelah karya hidupnya selesai dan memasuki masa pensiun. Subbab pertamanya, Nasionalisme menentang kapitalisme, merupakan sebuah pledoi dari prinsip-prinsip dasar nasionalisme Indonesia: nasionalisme sebagai sebuah metode perjuangan menentang rasisme dan penjajahan, nasionalisme sebagai sebuah paham politik yang menempatkan bangsa dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuatan modal, dan nasionalisme sebagai sebuah ideologi yang pada hakikatnya bersifat antikapitalis (hlm. 12). So far, so good.
Namun analisis ini kemudian diikuti oleh subbab yang kedua: Gejala naik turunnya kadar Nasionalisme. Dalam subbab itu, Hardi seakan membandingkan antara nasionalisme dalam generasinya, Angkatan 45, dengan nasionalisme yang dimiliki oleh pemuda di dasawarsa 1980-an, yang menurutnya ‘dijangkiti’ individualisme dan globalisme (hlm. 16). Nampaknya nasionalisme, demikian sirat Hardi, pada akhirnya bukanlah ‘pisau analitika’, bukan pula sebuah ideologi ilmiah yang bisa dipelajari, dibedah, dan dihadapkan pada keadaan masa kini– tidak.
Sebaliknya, nasionalisme a’la Hardi diibaratkan sebagai suatu kadar– sebuah kadar yang terus tergerus dan akan terus merosot menuju nol seiring berjalannya waktu, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kadar nasionalisme ini kembali ke tingkat awalnya. Singkatnya, nasionalisme menurut Hardi adalah entropi. Tentu, ini merupakan sebuah pandangan yang tidak konstruktif, karena dengan demikian satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh bangsa ini agar nasionalisme bisa kembali tumbuh (dalam pandangan tersirat Hardi) tidak lain tidak bukan hanyalah dengan cara memutar balikkan waktu kembali ke tahun 1945.
Politisi Tidak Berdaya?
Dalam memoarnya, Hardi mempertunjukkan sebuah perasaan tidak berdaya (powerlessness). Ia tidak berdaya menghentikan lajunya gerakan kiri dalam tubuh PNI di medio 1960–1965; ia tidak berdaya memperingatkan Bung Karno akan kemungkinan kudeta yang menurutnya sedang direncanakan oleh PKI pada Mei 1965; ia bahkan tidak berdaya mencegah pemecatannya sendiri dari struktur PNI pada Agustus 1965.
Meski ia pernah menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PNI selama tujuh bulan (September 1969–April 1970), memoar Hardi sama sekali tidak membicarakan tindak-tanduknya selama tujuh bulan yang penting itu, di luar pernyataan-pernyataan normatif yang umum yang (sekali lagi) menunjukan rasa ketidakberdayaannya, seperti pandangannya tentang usaha Orde Baru untuk menggagalkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PNI tahun 1970.
Dalam ingatannya tentang sejarah PNI dalam masa-masa awal pasca-G30S, Hardi menunjukkan perasaan ketidakberdayaannya ketika PNI dipaksa oleh keadaan untuk melindungi diri dengan membuang nama dan kepribadian Bung Karno dari konsepsi Marhaenisme, hanya agar PNI tidak diganyang habis oleh gerakan massa.
Sama seperti itu, ketika ia berusaha memperingatkan Bung Karno pra-G30S, Hardi yang pada masa itu kembali duduk dalam DPR-GR/MPRS menulis dalam memoarnya bahwa di detik-detik terakhir pemerintahan Bung Karno, ia mendatangi Bung Karno pada tanggal 7 Februari 1967 untuk memintanya agar menyatakan dirinya “non-aktif sementara” sebagai Presiden (hlm. 167). Namun toh, terlepas dari prakarsa Hardi, Jenderal Suharto menolak mentah-mentah usul itu dan kemudian menggerakan MPRS untuk memecat Bung Karno sebagai presiden dan mengangkat Suharto sendiri sebagai presiden. Hardi sebagai anggota MPRS tidak kuasa untuk menentang penggulingan Bung Karno, dan kemudian seakan menerimanya sebagai sebuah fait accompli.
Hardi dan Bung Karno
Hardi sendiri memiliki perasaan simpati yang besar terhadap Bung Karno– salah satu bab dalam memoarnya (Seorang pejuang besar pergi, meninggalkan kesan mendalam di kalbu) membicarakan perasaannya dalam detik-detik setelah wafatnya Bung Karno– namun toh ia tidak cukup berdaya untuk melakukan apa-apa untuk melindungi Bung Karno, baik dalam masa pelengserannya tahun 1965–1967 maupun dalam masa pengasingannya dari tahun 1967 sampai wafatnya.
Setelah Bung Karno wafat pada Juni 1970, buat Hardi life still goes on– dalam memoarnya ia tidak secara gamblang menyatakan dirinya sebagai seorang Sukarnois (walaupun indikasinya demikian), pun ia tidak membela mentornya Bung Karno sampai titik darah penghabisan seperti Komodor Soejoso Poegoeh, keponakan Bung Karno sekaligus redaktur surat kabar pro-Sukarno El Bahar yang ‘diasingkan halus’ oleh Orde Baru sebagai atase ke India karena habis-habisan membela Bung Karno, bahkan pasca-almarhum, dalam surat kabar miliknya. Hardi tetap menjadi kader PNI yang setia yang membersamai partainya walau tidak berdaya menentang penggembosan PNI oleh Orde Baru sampai kalah dalam Pemilu 1971 dan diakhiri dengan diakhirinya eksistensi PNI melalui kebijakan fusi partai (tentang hal ini, memoarnya menyertakan sebuah protes halus, hlm. 60–61).
Right or wrong, it’s still my country, mungkin demikian pikir Hardi ketika ia setuju terhadap penggulingan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS Maret 1967, atau ketika ia setuju ditugaskan sebagai duta besar oleh rezim Suharto. Namun dengan demikian, Hardi sang politisi senior membiarkan karsanya itu menjadi sesendok garam yang ditelan dalam luasnya samudera. Namun demikian, perlu kita tanyakan: apakah pandangan Hardi yang demikian, pandangan yang memandang bahwa terlepas dari siapapun pemimpinnya, apapun kebijakannya, dan biarpun kebijakan tersebut menentang nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, saya harus terus sepenuh hati bekerja dalam Republik ini, sudah tepat? Ataukah bahwa diamnya Hardi ketika partainya dihanguskan, kongresnya diintervensi, dan pemilunya dicurangi justru turut membantu melanggengkan sistem Orde Baru?
Akomodasi vs Perlawanan
Kisah hidup Hardi juga membawa suatu pertanyaan yang masih perlu dijawab: sampai titik manakah penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah bisa diakomodir, atau setidaknya ditolerir? Di titik manakah seorang Hardi semestinya berdiri dan melawan kebijakan pemerintah Orde Baru, sama seperti Soejoso Poegoeh, atau Pramoedya Ananta Toer, atau Widji Thukul, atau sekian banyaknya manusia yang menjadi penentang sekaligus korban dari kesewenang-wenangan Orde Baru?
Akhir kata, kekurangan Hardi bukanlah bahwa ia kurang nasionalis, atau kurang patriotik– tidak sama sekali. Letak kekurangan Hardi yang sebenarnya adalah bahwa nasionalismenya diombang-ambingkan oleh kekuatan sejarah yang berada di luar dirinya, dan sayangnya ia tak kuasa untuk mengubah keadaan itu. Keterlibatannya sebagai seorang politisi senior dalam lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan Orde Baru, walaupun memang berawal dari sebuah keinginan untuk menyelamatkan arus politik nasionalis dan rumah organisasinya yang adalah PNI, justru malah berakibat melanggengkan jalannya Orde Baru tanpa sama sekali dapat mencegah pemberangusan PNI dan penghancuran Marhaenisme.
Hardi wafat pada hari ini 28 tahun silam, 23 Mei 1998. Andaikata Hardi hidup barang sepuluh tahun lagi, mungkin akhir hidupnya bisa jadi sama seperti Supeni Pudjobuntoro, sesama loyalis PNI zaman Bung Karno yang membangkitkan kembali PNI sebagai partai peserta Pemilihan Umum 1999. Hardi demikian barangkali dapat membangkitkan kembali semangat PNI setelah seperempat abad vakum. Namun sayang, Hardi wafat hanya barang sebulan sebelum Suharto lengser.
Meski demikian, sama seperti judul memoarnya dan setelah mengulas sejarah lebih-kurangnya hidupnya, Api Nasionalisme itu harus tetap berjalan tanpa putus dalam estafet kebangsaan Indonesia.
Revolusi Kita adalah sebuah kolom berkala untuk Koran Suluh Indonesia kontribusi Jonathan Siborutorop.