Revolusi Kita:
Beberapa waktu lalu, saat saya sedang menjalankan hobi kesukaan saya: mencari buku bekas berkualitas dengan harga miring di pasar buku bekas Blok M, Jakarta Selatan, saya menemukan sebuah buku otobiografi yang ditulis oleh Hardi dengan judul Api Nasionalisme: Cuplikan Pengalaman (Penerbit Gunung Agung, 1983).
Sebelum saya membaca buku itu, sedikit-sedikit saya sudah menjumpai pribadi Hardi dari perjalanan saya meneliti tentang sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI), partai di mana Hardi berkarya seumur hidupnya. Oleh karena itu, saya meniatkan diri saya untuk membaca buku karya Hardi itu, sekaligus menyelami alam pikirnya yang nyata melalui karya dan perbuatannya selama lebih dari tiga dasawarsa aktif dalam politik golongan nasionalis di tanah air.
Hardi dan Orde Lama
Hardi lahir pada tanggal 23 Mei 1918 di Pati, Jawa Tengah. Masa kecilnya ia lalui di Semarang, dan kemudian ia berkuliah di Rechtshogeschool (RHS) di Batavia, namun tidak selesai karena perang. Setelah perang, ia masuk PNI pada tahun 1946 dan menjadi pegawai negeri.
Hardi masuk ke dalam kancah politik pada tahun 1953, ketika ia diangkat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Belum genap tiga tahun duduk di DPRD Jakarta, Hardi dilantik sebagai anggota DPR pada tahun 1956.
Kemudian, pada tahun itu juga, mengekor berkuasanya faksi Suwiryo yang antikomunis, konservatif, dan ramah terhadap kepentingan elit nasional, Hardi ditunjuk sebagai ketua fraksi PNI dalam parlemen. Belum setahun mengisi jabatan tersebut, Hardi atas usulan PNI dilantik menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda– sebuah karir politik yang melesat sangat cepat, dari anggota DPRD sampai Wakil Perdana Menteri hanya dalam waktu empat tahun.
Hardi dan G30S
Setelah berhenti dari jabatan Wakil Perdana Menteri tahun 1959, Hardi memfokuskan karyanya dalam PNI. Namun di waktu itu juga terjadi pergeseran situasi politik internal PNI.
Dalam Kongres PNI tahun 1960, Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi ketua umum PNI, didampingi oleh Surachman sebagai sekretaris jenderal. PNI Ali-Surachman perlahan menggeser PNI menuju orientasi politik radikal kiri: mempererat hubungan dengan PNI, menyatakan Marhaenisme sebagai “Marxisme Indonesia” pada tahun 1964, dan puncaknya memecat massal pimpinan PNI yang antikomunis pada Agustus 1965. Pemecatan massal ini juga menyasar Hardi.
Dalam prolog G30S, Hardi seakan menjadi ‘orang kalah’: ia telah dijungkal dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri, tidak mendapat kursi di DPR-GR, dicap sebagai “Marhaenis gadungan”, dan kini ia dikeluarkan dari partainya sendiri.
Ia mengaku pernah mendatangi Bung Karno pada Mei 1965 dan memperingatkannya tentang rencana PKI melaksanakan “kudeta”, namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh Bung Karno (hlm. 165). Demikian, menurut pengakuannya sendiri (hlm. 165), prakarsa Hardi “bagaikan garam ditelan samudera”.
Namun G30S menjadi titik balik bagi Hardi dan kelompoknya. Setelah Sekjen PNI Surahman menyatakan dukungannya terhadap G30S, kelompok yang disingkirkan oleh PNI Ali-Surahman menyatakan dirinya sebagai pengurus tandingan, di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya (disingkat PNI Osa-Usep) pada tanggal 6 Oktober 1965 (hlm. 40). Dalam pengurus darurat itu, Hardi menjabat sebagai Ketua I DPP.
Selama beberapa bulan setelahnya, PNI dilanda oleh tekanan dari luar dan dari dalam. Cabang-cabang PNI pecah, massa PNI dianggap sebagai simpatisan PKI, dan aktivitas PNI bahkan dilarang di berbagai daerah.
Di tengah ini semua, Hardi bersama PNI Osa-Usep memperjuangkan PNI yang dapat hidup dalam sebuah Indonesia pasca-G30S– singkatnya, PNI yang antikomunis. Hardi ikut serta dalam kongres PNI April 1966 yang menjungkal golongan kiri dari PNI, dan ia terpilih sebagai Ketua I DPP.
Hardi dan Orde Baru
Setelah stabilnya kekuasaan Orde Baru dan lenyapnya unsur kiri dalam PNI (Ali Sastroamidjojo sempat dijebloskan ke dalam penjara, sedangkan Surachman dieksekusi oleh TNI), Hardi berusaha menyelamatkan organisasi PNI. Akibatnya, PNI (menurut pengakuan Hardi) harus menjalani proses pelemahan di tangan penguasa Orde Baru: sentralitas pribadi Bung Karno dalam PNI dihapuskan, banyak kader PNI dikeluarkan, dan PNI terpaksa menerima intervensi dari penguasa Orde Baru dalam internal partai.
Ketika Hardi menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PNI selama tujuh bulan pasca wafatnya Osa Maliki pada tahun 1969, proses pelemahan ini terus terjadi, sampai-sampai pencalonan Hardi dalam Kongres PNI tahun 1970 digagalkan oleh Ali Moertopo yang bekerja sama dengan internal PNI melalui tekanan dan intimidasi terhadap peserta kongres (hlm. 59). Hardi terpaksa menerima itu agar PNI tidak dibubarkan paksa oleh pemerintah, atau menjadi korban kekerasan.
Bersamaan dengan digagalkannya pencalonan Hardi sebagai ketua umum PNI, ia ‘diganjar’ dengan jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung selama dua periode (1968–1976). Kedudukannya dalam kamar legislatif sendiri sudah hilang sejak tahun 1968 (ia pernah kembali duduk di DPR pada periode 1966–1968 untuk menstabilkan fraksi PNI di DPR pasca-pembersihan G30S).
Pada titik ini, Hardi menurut pengakuannya sendiri sudah menikmati masa pensiun dininya, terlebih usianya baru 51 tahun (hlm. 191). Pada tahun 1973, PNI, rumah ideologis yang membesarkan Hardi selama hampir tiga dasawarsa, difusikan paksa oleh Orde Baru ke dalam Partai Demokrasi Indonesia.
Lain dengan kawan-kawan ‘PNI kanan’nya yang aktif dalam PDI pascafusi (misalnya Usep Ranawijaya dan Mohammad Isnaeni), Hardi tidak aktif dalam PDI yang baru didirikan, walaupun ia tetap menjadi anggotanya.
Namun demikian, penguasa Orde Baru memiliki satu tugas terakhir untuk Hardi: duta besar untuk Vietnam, hanya beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Vietnam. Ia menggantikan Usep Ranawijaya yang dipanggil kembali oleh Suharto untuk mengurus PDI.
Dengan demikian, Hardi kembali ke dalam gelanggang politik secara aktif. Sebagai duta besar, Hardi berperan mengikis kekuatan terakhir komunitas eksil PKI di luar negeri (hlm. 207) dan mengamankan ‘diam’ Vietnam mengenai isu Timor Timur (hlm. 211)
Namun benarlah perkataan Bung Karno– “man cannot escape history” (hlm. 201), karena di Vietnam Hardi justru dikenal sebagai salah satu pemimpin PNI-nya Bung Karno (hlm. 213).
Sepertinya baik rakyat Vietnam maupun Hardi sendiri sulit menerima kenyataan bahwa PNI yang tersohor karena ideologi antikolonial Marhaenisme-nya itu sudah menjadi abu sejarah dan digantikan oleh PDI yang ‘dikebiri’ oleh Orde Baru lewat aturan asas tunggal Pancasila dan faksionalisme akut.
Hardi kembali ke Indonesia pada tahun 1979, dalam usianya yang ke-61 tahun. Ia menghabiskan masa tuanya di Jakarta dengan menulis, dan wafat pada tanggal 23 April 1998 di Jakarta. Ia tidak sempat melihat jatuhnya rezim Suharto yang telah membunuh partainya, PNI.
Dalam edisi Revolusi Kita selanjutnya, kita akan bergerak dari membahas tentang biografi kehidupan Hardi dan membahas tentang pemikiran dan perbuatan Hardi selama ia aktif dalam dunia politik Indonesia.
Revolusi Kita adalah sebuah kolom berkala untuk Koran Suluh Indonesia kontribusi Jonathan Siborutorop.