Emir Moeis, seorang politisi senior dari PDI Perjuangan, berkomentar tentang penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengingatkan bahwa negara sehharusnya telah menghentikan kriminalisasi, termasuk dalam hal ini kasus Hasto.
Karena itu, Emir meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan reformasi hukum Indonesia.
“Makanya saya menghimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” kata Emir usai menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam (10/1).
Emir juga berbicara tentang kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya sebelumnya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated saat pembangunan PLTU Tarahan di Lampung. Ia tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi.
“Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” tegas Emir.
Emir menegaskan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK dan Polri masih diperlukan di Indonesia, tetapi dia meminta Presiden Prabowo untuk memperbaiki KPK dan Polri agar menjadi lembaga profesional dan tidak terpengaruh politik.
“KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak,” tegas Emir.
Selain itu, politikus dari Kalimantan Timur itu menyatakan dukungannya kepada Prabowo dalam hal memperbaiki sistem reformasi hukum Indonesia. Emir berharap, dalam upayanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain.
“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045,” pungkasnya. [IQT]
