Catatan Cak AT:
Begitu Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ekspor batubara, sawit, dan komoditas strategis bakal lewat satu pintu BUMN, monitor bursa langsung merah seperti muka trader yang baru sadar cicilan pinjol jatuh tempo besok pagi.
Saham-saham tambang, mineral, dan sawit berguguran. Grup-grup saham mendadak ramai seperti warung kopi habis pengumuman kenaikan BBM. Sebagian orang langsung panik: “Waduh, pasar tidak suka!”
Sebagian lagi tertawa kecil sambil menyeruput kopi: “Kalau pasar panik, berarti ada yang terganggu.”
Dan di situlah drama sesungguhnya dimulai. Sebab pasar modal itu bukan malaikat penjaga efisiensi sebagaimana sering dibayangkan para penceramah ekonomi televisi.
Pasar juga punya kepentingan. Punya rasa takut. Punya jaringan rente. Bahkan kadang punya kemampuan tantrum kolektif seperti bocah kehilangan WiFi.
Pasar membaca kebijakan Prabowo dengan satu kalimat sederhana: negara mau masuk lebih dalam ke dapur perdagangan SDA.
Bagi investor global, kata-kata seperti: “pengekspor tunggal”, “kontrol devisa”, “pengawasan invoice”, itu terdengar seperti alarm kebakaran di hotel kapitalisme.
Karena selama ini, salah satu kekuatan besar konglomerasi komoditas justru ada di ruang abu-abu perdagangan global.
Harga bisa dimainkan lewat afiliasi luar negeri. Margin bisa dipindahkan lewat transfer pricing. Devisa bisa parkir di negeri lain sambil sesekali pulang kampung saat rupiah pilek.
Maka ketika negara berkata: “Mulai sekarang pintu ekspor saya pegang,” pasar langsung berhitung: siapa yang kehilangan ruang bermain?
Dan di titik inilah publik perlu membedakan antara: “pasar panik” dan “rakyat rugi.” Sebab dua hal itu belum tentu sama.
Kalau saham emiten sawit atau batubara turun, siapa sebenarnya yang paling terpukul? Apakah para taipan pemegang saham pengendali? Belum tentu.
Banyak konglomerat besar sudah kaya bahkan sebelum saham mereka listing di bursa. Harga IPO saja kadang sudah berkali-kali lipat dari nilai nominal.
Mereka sudah menikmati capital gain besar, punya aset lintas sektor, dan akses modal yang tidak dimiliki investor kecil.
Yang sering remuk justru investor retail: anak-anak muda FOMO yang belajar saham dari TikTok sambil makan seblak level neraka, para margin trader yang modalnya tipis tetapi nyalinya setebal tembok kos, dan pegawai kantoran yang berharap cuan cepat agar bisa segera resign lalu membuka coffee shop industrial minimalis.
Ketika saham jatuh, mereka kena margin call. Dipaksa jual. Portofolio merah seperti laporan cuaca planet Mars. Dan pasar memang kejam kepada orang kecil yang datang terlambat.
Tetapi di balik drama bursa itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar: kalau kebijakan ini berhasil, keuntungan akhir dari keputusan baru Prabowo itu akan jatuh ke siapa? Inilah inti pertarungan yang sebenarnya.
Pemerintah mengatakan: devisa akan lebih terkendali, under invoicing bisa ditekan, penerimaan pajak meningkat, SDA lebih menguntungkan negara. Dan mereka sudah mengantongi pengusaha-pengusaha pengemplang.
Secara teori, kalau semua itu benar-benar terjadi, maka yang diuntungkan harusnya: APBN, pembangunan nasional, subsidi publik, hilirisasi, dan stabilitas ekonomi. Intinya, rakyat.
Tetapi sejarah Indonesia membuat publik sulit polos. Karena rakyat sudah terlalu sering mendengar slogan: “untuk kepentingan nasional,” tetapi ujungnya hanya berpindah dari satu lingkaran elite ke lingkaran elite lain.
