PDI Perjuangan Dukung Keputusan Presiden soal Wakil Panglima TNI

PDI Perjuangan Dukung Keputusan Presiden soal Wakil Panglima TNI

Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/CHA

Koran Sulindo – PDI Perjuangan mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo mengaktifkan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

“Posisi itu dibutuhkan, selain tantangan makin kompleks, perlu satu konsolidasi kekuatan pertahanan untuk menghadapi itu semua,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019).

Menurut Hasto, posisi Wakil Panglima bisa membantu Panglima TNI untuk menjalankan tugas-tugasnya.

“Menjawab tantangan di dalam menjabarkan konsepsi pertahanan demi kedaulatan Indonesia Raya kita,” katanya.

Saat ini tantangan semakin kompleks, tidak hanya menjaga kedaulatan negara Indonesia yang negara kepulauan terbesar, tapi juga ancaman senjata kimia, senjata biologi, ancaman cyber.

“Memang memerlukan suatu konsolidasi seluruh kekuatan aktif ketahanan kita dan kekuatan cadangan kita,” kata Hasto.

Sebelumya, Presiden Jokowi kembali membuat gebrakan di masa pemerintahannya kali kedua. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI, melalui Perpres yang sudah ditandatanganinya. Menurut catatan, jabatan itu dihapus Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid pada September 2000.

Wakil Mendikbud

Selain itu Jokowi juga telah menandatangani  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana salah satunya, memuat posisi wakil menteri, yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1.

Perpres tersebut ditandatangani 24 Oktober 2019. Namun, sampai sekarang, Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai Mendikbud belum ditemani posisi Wakil Menteri.

“PDI Perjuangan mendukung perlunya ada jabatan Wakil Menteri guna membantu pekerjaan Nadiem. Terlebih tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, sangatlah besar dan perlu mendapatkan dukungan lebih  juga diperlukan posisi Wakil Menteri Pendidikan,” katanya.

Menurut Hasto, persoalan mendasar pendidikan, baik soal membumikan Pancasila, mengajarkan moral dan etika, bisa semakin kian masif diberikan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Juga pendidikan terhadap penguasaan ilmu-ilmu dasar sebagai fundamen kemajuan Indonesia Raya,” katanya.

Jika itu direalisasikan, maka Wakil Menteri dan Menteri harus berjalan seiring bersama, demi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

“Kesatupaduan Menteri Pendidikan dan Wakil Menteri Pendidikan sangat diperlukan,” kata Hasto. [CHA]