Hardi dan Orde Baru
Setelah stabilnya kekuasaan Orde Baru dan lenyapnya unsur kiri dalam PNI (Ali Sastroamidjojo sempat dijebloskan ke dalam penjara, sedangkan Surachman dieksekusi oleh TNI), Hardi berusaha menyelamatkan organisasi PNI. Akibatnya, PNI (menurut pengakuan Hardi) harus menjalani proses pelemahan di tangan penguasa Orde Baru: sentralitas pribadi Bung Karno dalam PNI dihapuskan, banyak kader PNI dikeluarkan, dan PNI terpaksa menerima intervensi dari penguasa Orde Baru dalam internal partai.
Ketika Hardi menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PNI selama tujuh bulan pasca wafatnya Osa Maliki pada tahun 1969, proses pelemahan ini terus terjadi, sampai-sampai pencalonan Hardi dalam Kongres PNI tahun 1970 digagalkan oleh Ali Moertopo yang bekerja sama dengan internal PNI melalui tekanan dan intimidasi terhadap peserta kongres (hlm. 59). Hardi terpaksa menerima itu agar PNI tidak dibubarkan paksa oleh pemerintah, atau menjadi korban kekerasan.
Bersamaan dengan digagalkannya pencalonan Hardi sebagai ketua umum PNI, ia ‘diganjar’ dengan jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung selama dua periode (1968–1976). Kedudukannya dalam kamar legislatif sendiri sudah hilang sejak tahun 1968 (ia pernah kembali duduk di DPR pada periode 1966–1968 untuk menstabilkan fraksi PNI di DPR pasca-pembersihan G30S).
Pada titik ini, Hardi menurut pengakuannya sendiri sudah menikmati masa pensiun dininya, terlebih usianya baru 51 tahun (hlm. 191). Pada tahun 1973, PNI, rumah ideologis yang membesarkan Hardi selama hampir tiga dasawarsa, difusikan paksa oleh Orde Baru ke dalam Partai Demokrasi Indonesia.
Lain dengan kawan-kawan ‘PNI kanan’nya yang aktif dalam PDI pascafusi (misalnya Usep Ranawijaya dan Mohammad Isnaeni), Hardi tidak aktif dalam PDI yang baru didirikan, walaupun ia tetap menjadi anggotanya.
Namun demikian, penguasa Orde Baru memiliki satu tugas terakhir untuk Hardi: duta besar untuk Vietnam, hanya beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Vietnam. Ia menggantikan Usep Ranawijaya yang dipanggil kembali oleh Suharto untuk mengurus PDI.
Dengan demikian, Hardi kembali ke dalam gelanggang politik secara aktif. Sebagai duta besar, Hardi berperan mengikis kekuatan terakhir komunitas eksil PKI di luar negeri (hlm. 207) dan mengamankan ‘diam’ Vietnam mengenai isu Timor Timur (hlm. 211)
Namun benarlah perkataan Bung Karno– “man cannot escape history” (hlm. 201), karena di Vietnam Hardi justru dikenal sebagai salah satu pemimpin PNI-nya Bung Karno (hlm. 213).
Sepertinya baik rakyat Vietnam maupun Hardi sendiri sulit menerima kenyataan bahwa PNI yang tersohor karena ideologi antikolonial Marhaenisme-nya itu sudah menjadi abu sejarah dan digantikan oleh PDI yang ‘dikebiri’ oleh Orde Baru lewat aturan asas tunggal Pancasila dan faksionalisme akut.
Hardi kembali ke Indonesia pada tahun 1979, dalam usianya yang ke-61 tahun. Ia menghabiskan masa tuanya di Jakarta dengan menulis, dan wafat pada tanggal 23 April 1998 di Jakarta. Ia tidak sempat melihat jatuhnya rezim Suharto yang telah membunuh partainya, PNI.
Dalam edisi Revolusi Kita selanjutnya, kita akan bergerak dari membahas tentang biografi kehidupan Hardi dan membahas tentang pemikiran dan perbuatan Hardi selama ia aktif dalam dunia politik Indonesia.
Revolusi Kita adalah sebuah kolom berkala untuk Koran Suluh Indonesia kontribusi Jonathan Siborutorop.
