Catatan Cak AT:
Gibran akhirnya terjungkal. Istilah yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Namun, saya menemukan dua hal menarik setelah membaca surat yang ditandatanganinya dan melihat video pernyataan berhentinya.
Pertama, Gibran ternyata tidak menggunakan kata “mengundurkan diri”. Ia memilih kata “berhenti”. Seluruh judul berita dan analisa yang menyebut “Gibran mundur” tampaknya kurang memperhatikan fakta ini.
Kedua, Gibran ternyata mengaku berhenti bukan karena alasan ijazah. Ia membela diri punya ijazah lengkap, yang diakui sudah diserahkannya ke pengadilan.
Mari kita baca suratnya, yang berbunyi persis begini: “Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Kata itu mengingatkan kita ke Pak Harto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pilihan kata “berhenti” menandai berakhirnya kekuasaan seseorang melalui pernyataan dirinya sendiri.
Gibran bahkan menempatkan surat itu dalam kerangka konstitusional mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Ia meminta MPR menindaklanjuti pernyataannya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 soal kekosongan jabatan yang ditinggalkannya.
Tetapi, perhatian saya justru tertuju pada kalimat berikutnya. Gibran menulis: “Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.”
Perhatikan kata “demi”. Kata itu memperkenalkan alasan atau tujuan yang hendak dicapai melalui keputusannya. Gibran menyatakan dirinya berhenti demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.
Pertanyaannya sederhana: apa yang sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga Gibran merasa perlu berhenti? Mengapa kepentingan bangsa dan negara mengharuskannya meninggalkan jabatan yang baru dijalaninya sekitar dua tahun?
Surat itu tidak menjelaskan secara konkret. Gibran hanya menyampaikan alasan yang terdengar luhur dan patriotis. Ia seolah ingin meninggalkan kesan bahwa dirinya rela mengorbankan jabatan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.
Namun, publik tentu tidak membaca surat itu dalam ruang hampa. Kita mengetahui rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pemerintah kemudian menerbitkan SK Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut Suket tersebut. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA dan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku.
Inilah konteks yang tidak mungkin kita abaikan. Suket tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Kini, pengadilan telah menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal. Pemerintah pun mencabutnya.
Dengan demikian, persoalannya jauh lebih besar dari sekadar selembar dokumen. Pembatalan itu mengguncang dasar administratif yang dahulu menopang pemenuhan persyaratan pencalonannya.
