Mewaspadai Debt Service Ratio: Ketika Hampir Separuh APBN Habis untuk Bayar Utang

Suluh Indonesia, Jakarta – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, dalam keterangannya baru-baru ini menegaskan bahwa kondisi utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali.

Utang pemerintah Indonesia per September 2026 dilaporkan mencapai Rp 10.326,93 triliun, alias rasio 40,3% terhadap PDB per September 2026. Angka ini turun dibandingkan posisi Juni 2026 yang sebesar 41,26% terhadap PDB.

Kemenkeu juga menyebut bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada jauh di bawah ambang batas legal 60%, yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara

“Ini sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat,” kata Suminto dalam keterangan resminya, Jumat (6/11/2026).

Bukan Rasio Utang terhadap PDB, Melainkan DSR

Namun, narasi pembenaran berbasis rasio PDB ini sesungguhnya mengaburkan persoalan yang jauh lebih krusial.

Masalah utama fiskal Indonesia hari ini bukan sekadar rasio utang terhadap PDB nominal, melainkan seberapa parah Debt Service Ratio (DSR) menggerogoti penerimaan negara. DSR mencerminkan porsi riil penerimaan APBN yang habis karena digerogoti utang.

Sekadar informasi, DSR adalah rasio pembayaran utang (mencakup bunga dan cicilan pokok) dibandingkan penerimaan tahun itu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2026, nilai DSR Indonesia memang tercatat sebesar 22,4%. Angka ini sekilas tampak melandai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Namun, publik tidak boleh terkecoh karena ini bukan angka final. Angka tersebut bersifat sementara, mengingat kewajiban pembayaran pokok serta bunga utang dalam jumlah besar biasanya baru menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, proyeksi DSR Indonesia hingga akhir tahun 2026 diperkirakan tetap bertahan di kisaran yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 46%.

Tapi perlu disadari kondisi tercekiknya anggaran ini bukan fenomena sesaat. Rekam jejak LKPP dan laporan analisis APBN menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, nilai DSR Indonesia secara konsisten terus berada di kisaran 40%. Bahkan pada 2025 lalu mencapai 45%.

Debt Service Ratio (DSR) Indonesia 2020-2025

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP. Diolah)

Posisi DSR di atas 40% ini menempatkan kondisi keuangan negara dalam taraf rawan.

DSR berhubungan langsung dengan solvency atau kemampuan riil membayar. Angka ini telah jauh melampaui standar batas aman yang direkomendasikan berbagai lembaga keuangan internasional seperti IMF dan International Development Association (IDA), yang menetapkan ambang batas ideal DSR berada di kisaran 25% hingga 30%.

Beban tersebut juga berisiko makin berat seiring meningkatnya tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) acuan tenor 10 tahun yang berpotensi menembus level 7,8%.

Mengapa imbal balik naik?

Sederhana saja. Ini menandakan pasar menilai risiko fiskal Indonesia makin tinggi, hingga pemerintah terpaksa menawarkan bunga yang jauh lebih mahal agar SBN tetap laku diserap investor.

Tingginya bunga utang baru ini secara otomatis mengunci belanja bunga yang lebih tinggi di masa depan, memperberat DSR ketika utang-utang tersebut jatuh tempo.

Ancaman lain, struktur DSR yang membengkak ini juga rentan terhadap nilai tukar. Apabila rupiah melemah terhadap dolar AS, maka kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam valuta asing akan membengkak drastis.

Posisi fiskal Indonesia dengan demikian sangat rentan (vulnerable), tidak kokoh menghadapi gejolak eksternal dan pergerakan mata uang asing.

Berutang Sesuai Kemampuan

Narasi makro ekonomi ini akan lebih mudah dipahami bila kita membandingkan dengan DSR individu.

Bila orang hendak mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), berapa biasanya bank akan menyetujui besaran cicilan per bulan dari total gaji?

Lazimnya di angka 30%.

Perbankan yang rasional akan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dengan membatasi batas maksimum DSR atau cicilan utang bulanan di angka 30% dari total gaji. Itu pun biasanya setelah memastikan orang tersebut tidak punya cicilan lain lagi yang menggerogoti gajinya.

Perbankan paham betul bahwa jika cicilan KPR seseorang melampaui 30%, orang tersebut sebenarnya tidak mampu secara finansial. Hidupnya akan pas-pasan dan rentan bangkrut karena sepertiga pendapatannya habis hanya untuk bayar utang.

Ironisnya, tata kelola APBN kita justru kalah prudent dibandingkan standar manajemen keuangan warga biasa.
Pemerintah terus diri membiarkan DSR APBN berada di kisaran 40% selama bertahun-tahun. Bahkan di batas atas (upper level) 40%, mulai mendekati 50%.

Hampir separuh uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan kekayaan alam mengalir keluar untuk membayar bunga serta pokok utang.

Suluh Indonesia menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan dalam waktu 1-2 tahun. Penurunan DSR hanya bisa dilakukan secara bertahap, seiring pengelolaan APBN yang makin prudent.

Tapi kita juga perlu ingat bahwa APBN bukan lembar akuntansi teoretis, melainkan tumpuan hidup ratusan juta rakyat.

Pemerintah harus menyadari bahwa penyempitan ruang fiskal (fiscal space) akibat beban pembayaran utang ini juga akan mengorbankan alokasi subsidi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan kesejahteraan.

Jatah untuk rakyat akan semakin berkurang bila porsi pembayaran utang terus meningkat.

Karena itu APBN wajib dikelola secara lebih hati-hati, terukur. Pangkas pengeluaran non-produktif dan hentikan ketergantungan pada pembiayaan utang berbiaya tinggi. Jangan sampai masa depan dan kedaulatan ekonomi bangsa ini makin rentan karena lingkaran utang yang tak terkendali.*