JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape adalah haram. Tidak hanya bagi penggunanya, ketetapan hukum haram ini juga berlaku untuk kegiatan produksi serta jual-beli produk rokok elektrik tersebut.
Keputusan krusial ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026 M bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub menandatangani fatwa tersebut. Penetapannya juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
Tiga Poin Utama Ketentuan Hukum Fatwa MUI 131/2026:
1. Haram Digunakan: Menggunakan rokok elektrik/vape dihukumi haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta sebagai langkah pencegahan (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Haram Disalahgunakan: Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkoba dan zat terlarang lainnya adalah haram.
3. Haram Diproduksi dan Dijual: Segala bentuk aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape ditetapkan secara tegas berhukum haram.
Deretan Rekomendasi Tegas untuk Pemerintah
Selain menetapkan hukum haram, MUI juga merilis sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. Beberapa poin penting dalam rekomendasi tersebut meliputi:
Dorongan Regulasi: Mendesak Presiden bersama DPR untuk segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya demi melindungi masyarakat.
Langkah Cepat Eksekutif: Meminta Presiden mengambil tindakan cepat mengendalikan peredaran vape agar masyarakat terhindar dari paparan dampak negatifnya.
Pelarangan Industri: Meminta Kementerian Perindustrian untuk melarang izin industri vape sekaligus mengevaluasi perizinannya mengingat risiko tinggi penyalahgunaannya sebagai media zat terlarang.
Pengawasan Ketat: Meminta BPOM memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi bersama BNN dan aparat penegak hukum.
Evaluasi Fiskal: Meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Peran Masyarakat: Mengimbau ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, serta masyarakat luas agar berperan aktif mengedukasi generasi muda guna menghindari paparan dan ketergantungan nikotin.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI mengimbau seluruh umat Islam dan pihak-pihak terkait untuk menyebarluaskan serta mematuhi ketentuan demi kemaslahatan dan perlindungan kesehatan bersama. [KS]
