Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Gibran dalam pertemuan tertutup empat mata yang berlangsung selama 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

​Kepastian mengenai penyampaian niat pengunduran diri tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

​”Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

​Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran secara spesifik mengungkapkan keinginannya untuk melepaskan kursi Wakil Presiden RI.

Langkah ini diambil Gibran sebagai respons atas eskalasi politik dan dinamika hukum yang berkembang pasca dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait polemik keabsahan ijazah dan dokumen pendidikan miliknya.

​”Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjut Prasetyo.

​Langkah Gibran menemui Presiden Prabowo ini terjadi di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sejumlah fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi PKS, sebelumnya terus mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) “Ijazah Gate” serta menggulirkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendalami keabsahan dokumen pendidikan sang Wapres.

​Meski Gibran telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri, pihak Istana belum memberikan perincian lebih lanjut mengenai kapan surat pengunduran diri secara resmi akan diserahkan dan diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. [IQT]