Jakarta — Pemerintah merilis Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Publik kini dapat melihat serta mengunduh dokumen resmi tersebut secara bebas melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa aksesibilitas dokumen ini merupakan hak publik. Informasi ini sangat krusial bagi buruh, pencari kerja, maupun pengusaha guna memahami secara langsung regulasi yang berlaku di ranah ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Cakupan dan Isi UU No. 27 Tahun 2026
Payung hukum baru ini memuat 313 Pasal dan 23 Bab. Regulasi ini menjangkau berbagai aspek komprehensif, di antaranya:
1. Ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan ketenagakerjaan.
2. Kesempatan serta perlakuan yang setara bagi setiap tenaga kerja.
3. Perencanaan tenaga kerja, kanal informasi, hingga strategi peningkatan produktivitas.
4. Program pelatihan kerja, pemagangan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja.
5. Pelindungan khusus bagi tenaga kerja sektor informal serta regulasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Selain itu, UU ini juga memperjelas payung hukum terkait:
Hubungan kerja dan hubungan pekerjaan tertentu.
Sistem pelindungan, pengupahan, serta kesejahteraan pekerja.
Tata kelola hubungan industrial, prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga skema dana cadangan pesangon.
Mekanisme pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, hingga aturan peralihan dan penutup.
Pelindungan Komprehensif Seluruh Tahapan Kerja
Menaker menekankan pentingnya sinergi dan implementasi riil dari seluruh pemangku kepentingan setelah memahami isi aturan baru ini.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Rekam Jejak Pengesahan & Akses Dokumen
Rancangan UU (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal diundangkan.
Adapun seluruh peraturan pelaksanaan yang menginduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Masyarakat yang ingin mempelajari hak, kewajiban, dan skema pelindungan secara detail dapat mengunduh dokumen lengkapnya melalui link resmi JDIH Setneg di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. [KS]
