Lalu, ketika Gibran menjelaskan pengunduran dirinya dalam keterangan video (Kamis 12/11/2026), ia justru mengatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah.
Ia mengulang penegasan itu, “Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.”
Di sinilah permainan kata-kata itu terlihat. Gibran berbicara tentang ijazah, sementara persoalan yang diputus MA menyangkut Suket penyetaraan pendidikan.
Ia memindahkan perhatian publik dari persoalan keabsahan dokumen penyetaraan kepada keberadaan dokumen pendidikan berupa ijazah. Padahal, kedua hal itu memiliki persoalan hukum yang berbeda.
Penyerahan dokumen, kalau betul itu sudah dilakukannya, hanya menjelaskan bahwa dokumen sudah disampaikan kepada pengadilan. Hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan perkara Suket.
Apalagi, pengadilan sudah menjatuhkan putusan. Pemerintah juga sudah mencabut Suket yang menjadi objek persoalan. Jadi, mengapa ia masih menggunakan keberadaan dokumen pendidikan sebagai jawaban atas persoalan yang sudah mempunyai konsekuensi hukum?
-000-
Saya melihat Gibran sedang mencoba berbohong kepada publik dengan membalik kenyataan melalui permainan kata-kata. Ia ingin publik percaya bahwa pengunduran dirinya berdiri sendiri, terpisah dari persoalan Suket yang membelitnya.
Ini pembohongan publik yang serius. Bahkan, dampaknya jauh lebih jahat dari sekadar ketidakjujuran seorang pejabat mengenai alasan pribadinya.
Saya sebut itu lebih jahat, sebab ia merusak sendi-sendi demokrasi: kejujuran pejabat publik, keterbukaan informasi, dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan.
Demokrasi membutuhkan pejabat yang berani menjelaskan fakta, termasuk fakta yang merugikan dirinya sendiri.
Ketika seorang pejabat justru memelintir fakta demi menyelamatkan citra, ia sedang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokrasi.
Politik lalu berubah menjadi panggung sulap. Pejabat memainkan kata-kata, kenyataan menghilang dari pandangan, dan rakyat diminta percaya kepada pertunjukan.
Saya tidak sedang menyatakan bahwa pembatalan Suket otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Konsekuensi konstitusionalnya harus dibahas melalui ketentuan hukum yang tepat.
Persoalan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Namun, satu hal tetap terang: publik berhak mempertanyakan hubungan antara pembatalan Suket dan keputusan Gibran berhenti dari jabatan.
Pengunduran diri tidak menghapus pertanyaan mengenai proses pencalonannya. Bahkan, keputusan itu justru membuat pertanyaan tersebut semakin relevan.
Gibran boleh menyebut keputusannya sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Ia boleh memilih kata berhenti, alih-alih mengundurkan diri. Ia juga boleh menyatakan bahwa persoalan ijazah tidak berkaitan dengan keputusannya.
Tetapi, ia tidak berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan publik.
Sebab, rakyat memiliki ingatan. Rakyat membaca putusan pengadilan, mengikuti pencabutan Suket, lalu menyaksikan Gibran berhenti. Rangkaian peristiwa itu berbicara jauh lebih keras daripada kalimat pembelaan yang ia susun.
Jabatan wakil presiden akhirnya ia tinggalkan. Tetapi, pertanggungjawaban politik dan pertanyaan tentang keabsahan proses pencalonannya tetap tinggal, menunggu keadilan.
Berhenti boleh. Mengorbankan jabatan demi kepentingan negara boleh. Tetapi, jangan mengorbankan kejujuran demi menyelamatkan diri sendiri.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
