JAKARTA — Tim Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026. Penetapan ini dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013 hingga 2025.
“Pada hari ini tim penyidik kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung pada Selasa (10/11/2026).
Anang juga menjelaskan bahwa sebelum menetapkan status tersangka, Tim Penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang penyitaannya telah mendapat persetujuan dari pengadilan negeri.
Penggeledahan Enam Kantor Perusahaan di Sultra
Sebagai pengembangan penyidikan, Anang mengatakan pada Senin, 9 November 2026, Tim Penyidik yang didampingi Tim Forensik Digital menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara:
Kantor PT ANI di Kota Kendari.
Kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara.
Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Kantor PT AMI di Kota Kendari.
Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah.
Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi untuk diteliti lebih lanjut keterkaitannya dengan PT BSJ.
Modus Operandi: Manipulasi Perizinan hingga Tambang Ilegal di Kawawasan Hutan
Berdasarkan hasil penyidikan, Tim Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen perizinan, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB.
Selain itu, PT BSJ diduga tetap melakukan penambangan nikel meski masa berlaku IUP telah berakhir pada 2015. Perusahaan tersebut juga diduga bersekongkol dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang menyimpang dari ketentuan, melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, serta menggunakan dokumen IUP perusahaan lain untuk memasarkan hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Tidak hanya itu, PT BSJ diduga menyuap penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan dokumen tidak dilakukan dengan semestinya. Seluruh rangkaian kegiatan penambangan dan penjualan ilegal ini diduga kuat telah memperkaya korporasi serta menimbulkan kerugian keuangan negara, yang saat ini perhitungannya tengah dimintakan kepada pihak ahli.
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
Kesatu Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tipikor.
Kesatu Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP. Atau Kedua: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Atau Ketiga: Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP. [IQT]
