Suluh Indonesia, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap aliran dana APBN ke artis Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, untuk jasa influencer, yang mencapai belasan miliar.
Temuan tersebut disampaikan Staf Divisi Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah, di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal LKPP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia senilai total Rp14,69 miliar,” katanya.
PT Rans Animasi indonesia adalah anak perusahaan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Kemendikbudristek memberi kontrak (periode 2024) dengan lima paket pengadaan bernilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (periode 2025–2026) memberi tiga paket pengadaan dengan nilai Rp10,8 miliar, sehingga total dana APBN yang mengalir ke perusahaan Raffi pada kurun tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
Azhim menjelaskan, pekerjaan pada dua kementerian tersebut mencakup produksi dan penayangan konten digital di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok pribadi Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad secara fisik dalam sejumlah acara dinas pemerintah.
Rincian paket pengadaan di Kemendikbudristek meliputi:
– Penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,69 juta,
– Instagram Reels Rp205,89 juta,
– TikTok Rp144,42 juta,
– Penayangan Instagram Story senilai Rp575,65 juta, dan
– Anggaran kehadiran fisik (event attendance) Raffi Ahmad sebesar Rp2,52 miliar.
Kehadiran fisik Raffi Ahmad adalah item paling mahal dari berbagai jenis jasa influencer tersebut.
Sedangkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pengadaan jasa influence terbagi dalam tiga paket bernilai seragam, yakni:
– Influencer engagement Pengelolaan Ruang Laut 2025 sebesar Rp3,59 miliar.
– Influencer engagement pembangunan BINS 2025 senilai Rp3,6 miliar, dan
– Jasa publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna pada 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
ICW menilai, anggaran belanja influencer yang fantastis ini kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo.
Selain itu, penetapan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi sebagai penyedia jasa juga memicu konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat posisinya yang kini sebagai pejabat di lingkungan Istana.
Dalam catatan Suluh Indonesia, Raffi sebelumnya juga sempat terkena seruan boikot oleh wargenet setelah tampil di acara Deklarasi Sumpah Pemuda pada 29 Oktober 2026 di Bundaran HI, Jakarta.
Acara deklarasi yang diadakan Polda Metro Jaya itu menuai banyak kecaman karena dipenuhi narasi pro-pemerintah. Ironisnya, acara deklarasi itu kemudian ketahuan meggunakan mahasiswa gadungan, yang bahkan tidak bisa menyebutkan dari universitas mana mereka berasal saat ditanya wartawan.
Kehadiran Raffi di acara itu pun berujung seruan boikot (de-platforming), dan makin ramai setelah publikasi temuan iCW.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari PT Rans Animasi Indonesia maupun Raffi terkait temuan ICW ini. [Bsf]
