Pakta Pertahanan Atlantik Utara, juga disebut Aliansi Atlantik Utara, atau yang lebih dikenal sebagai NATO adalah aliansi militer antar pemerintah dari 30 negara anggota; yang terdiri dari 28 negara Eropa dan dua Amerika Utara.
NATO merupakan sistem keamanan kolektif: negara-negara anggotanya yang independen yang setuju untuk saling membela terhadap serangan pihak ketiga. Selama Perang Dingin, NATO beroperasi sebagai pengawas terhadap ancaman yang dirasakan oleh Uni Soviet. Namun aliansi ini tetap ada setelah pembubaran Uni Soviet dan telah terlibat dalam operasi militer di Balkan, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.
Sejarah
Sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris pada tanggal 4 Maret 1947, setelah Perang Dunia II dan dimulainya Perang Dingin, sebagai Perjanjian Aliansi dan Saling Membantu dalam mengantisipasi kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet.
Pada bulan Maret 1948, aliansi ini diperluas dalam Perjanjian Brussel untuk memasukkan negara-negara Benelux, dan membentuk Organisasi Perjanjian Brussel, yang dikenal sebagai Western Union.
Kemudian terjadi pembicaraan untuk aliansi militer yang lebih luas lagi, yang dapat mencakup Amerika Utara, di mana kebijakan luar negeri mereka di bawah Doktrin Truman mempromosikan solidaritas internasional terhadap tindakan yang mereka lihat sebagai agresi komunis, seperti kudeta Februari 1948 di Cekoslowakia.
Pembicaraan ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 oleh negara-negara anggota Western Union ditambah Amerika Serikat, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Diplomat Kanada Lester B. Pearson adalah penulis kunci dan perancang perjanjian itu
Perjanjian Atlantik Utara sebagian besar tidak aktif. Hingga Perang Korea kemudian memprakarsai pembentukan NATO yang mengimplementasikannya dengan struktur militer yang terintegrasi. Ini termasuk pembentukan Markas Besar Kekuatan Sekutu Eropa (SHAPE) pada tahun 1951, yang mengadopsi banyak struktur dan rencana militer Western Union. Pada tahun 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai kepala organisasi sipil.
Tahun itu juga melihat latihan maritim NATO besar yang pertama, Latihan Mainbrace. Juga kemudian aksesi Yunani dan Turki ke organisasi tersebut.
Setelah Konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk mempersenjatai kembali secara militer, ketika mereka bergabung dengan NATO pada Mei 1955, yang, pada gilirannya, merupakan faktor utama penyebab pembentukan Pakta Warsawa yang didominasi Soviet. Kedua aliansi ini -NATO dan Pakta Warsawa- menggambarkan dua sisi yang berlawanan dari Perang Dingin.
Pembangunan Tembok Berlin pada tahun 1961 menandai puncak ketegangan Perang Dingin, ketika 400.000 tentara AS ditempatkan di Eropa. Pada tahun 1982, Spanyol yang baru menjadi demokratis bergabung dengan aliansi.
Pada 1990-an, organisasi memperluas kegiatannya ke dalam situasi politik dan kemanusiaan yang sebelumnya tidak menjadi perhatian NATO. Selama Pecahnya Yugoslavia, organisasi tersebut melakukan intervensi militer pertamanya di Bosnia dari tahun 1992 hingga 1995 dan kemudian Yugoslavia pada tahun 1999.
Konflik-konflik ini memotivasi restrukturisasi militer besar pasca-Perang Dingin. Struktur militer NATO dipotong dan direorganisasi, dengan kekuatan baru seperti Markas Besar Komando Sekutu Eropa Korps Reaksi Cepat pun kemudian didirikan.
Tidak ada operasi militer yang dilakukan oleh NATO selama Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dingin, barulah ada operasi pertama, Anchor Guard pada tahun 1990 dan Ace Guard pada tahun 1991, didorong oleh invasi Irak ke Kuwait.
Intervensi Bosnia dan Herzegovina
Perang Bosnia dimulai pada tahun 1992, sebagai akibat dari pecahnya Yugoslavia. Situasi yang memburuk menyebabkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 816 pada 9 Oktober 1992, memerintahkan zona larangan terbang di atas Bosnia dan Herzegovina tengah, yang mulai diberlakukan NATO pada 12 April 1993 dengan Operasi Deny Flight. Dari Juni 1993 hingga Oktober 1996, Operasi Sharp Guard menambahkan penegakan maritim atas embargo senjata dan sanksi ekonomi terhadap Republik Federal Yugoslavia. Pada tanggal 28 Februari 1994, NATO mengambil tindakan perang pertamanya dengan menembak jatuh empat pesawat Serbia Bosnia yang melanggar zona larangan terbang.
Intervensi Kosovo
Dalam upaya untuk menghentikan tindakan keras yang dipimpin Serbia oleh Slobodan Milosevic terhadap separatis KLA dan warga sipil Albania di Kosovo, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1199 pada 23 September 1998 untuk menuntut gencatan senjata.
Negosiasi di bawah Utusan Khusus AS Richard Holbrooke gagal pada 23 Maret 1999, dan dia menyerahkan masalah itu kepada NATO, yang memulai kampanye pengeboman selama 78 hari pada 24 Maret 1999. Operasi Pasukan Sekutu menargetkan kemampuan militer yang saat itu bernama Republik Federal Yugoslavia. Selama krisis, NATO juga mengerahkan salah satu pasukan reaksi internasionalnya, ACE Mobile Force (Land), ke Albania sebagai Albania Force (AFOR), untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dari Kosovo.
Perang di Afganistan
Serangan 11 September di Amerika Serikat menyebabkan NATO menerapkan Pasal 5 Piagam NATO untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap setiap anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua. Seruan itu dikonfirmasi pada tanggal 4 Oktober 2001 ketika NATO memutuskan bahwa serangan itu memang memenuhi syarat berdasarkan Perjanjian Atlantik Utara.
Delapan tindakan resmi yang diambil oleh NATO dalam menanggapi serangan termasuk Operasi Eagle Assist and Operation Active Endeavour, sebuah operasi angkatan laut di Laut Mediterania yang dirancang untuk mencegah pergerakan teroris atau senjata pemusnah massal, dan untuk meningkatkan keamanan pelayaran secara umum, yang dimulai pada 4 Oktober 2001.
Aliansi menunjukkan kesatuan: pada 16 April 2003, NATO setuju untuk mengambil alih komando Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF), yang mencakup pasukan dari 42 negara. Keputusan itu datang atas permintaan Jerman dan Belanda, dua negara yang memimpin ISAF pada saat perjanjian itu, dan kesembilan belas duta besar NATO menyetujuinya dengan suara bulat. Penyerahan kendali kepada NATO terjadi pada 11 Agustus, dan menandai pertama kalinya dalam sejarah NATO bahwa NATO mengambil alih misi di luar wilayah Atlantik utara.
Misi pelatihan Irak
Pada bulan Agustus 2004, selama Perang Irak, NATO membentuk Misi Pelatihan NATO – Irak, sebuah misi pelatihan untuk membantu pasukan keamanan Irak dalam hubungannya dengan MNF-I yang dipimpin AS
Misi Pelatihan NATO-Irak (NTM-I) didirikan atas permintaan Pemerintah Sementara Irak berdasarkan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1546.
Tujuan NTM-I adalah untuk membantu pengembangan struktur dan institusi pelatihan pasukan keamanan Irak sehingga Irak dapat membangun kemampuan yang efektif dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan bangsa. NTM-I bukanlah misi tempur tetapi merupakan misi yang berbeda, penekanan operasionalnya adalah pada pelatihan dan pendampingan.
Teluk Aden anti-pembajakan
Mulai 17 Agustus 2009, NATO mengerahkan kapal perang dalam operasi untuk melindungi lalu lintas maritim di Teluk Aden dan Samudra Hindia dari perompak Somalia, dan membantu memperkuat angkatan laut dan penjaga pantai negara-negara kawasan. Operasi tersebut disetujui oleh Dewan Atlantik Utara dan melibatkan kapal perang terutama dari Amerika Serikat meskipun kapal dari banyak negara lain juga disertakan.
Operation Ocean Shield berfokus untuk melindungi kapal-kapal Operation Allied Provider yang mendistribusikan bantuan sebagai bagian dari misi Program Pangan Dunia di Somalia. Rusia, Cina dan Korea Selatan mengirim kapal perang untuk berpartisipasi dalam kegiatan juga
Intervensi Libya
Selama Perang Saudara Libya, kekerasan antara pengunjuk rasa dan pemerintah Libya di bawah Kolonel Muammar Gaddafi meningkat, dan pada 17 Maret 2011 menyebabkan pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973, yang menyerukan gencatan senjata, dan tindakan militer resmi untuk melindungi warga sipil. Sebuah koalisi yang mencakup beberapa anggota NATO mulai memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya tak lama setelah itu, dimulai dengan Operasi Harmattan oleh Angkatan Udara Prancis pada 19 Maret.
Pada tanggal 20 Maret 2011, negara-negara NATO sepakat untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Libya dengan Operasi Unified Protector menggunakan kapal dari NATO Standing Maritime Group 1 dan Standing Mine Countermeasures Group 1
Pada tanggal 24 Maret, NATO setuju untuk mengambil alih zona larangan terbang dari koalisi awal, sementara komando unit darat penargetan tetap berada di tangan pasukan koalisi. NATO mulai secara resmi menegakkan resolusi PBB pada 27 Maret 2011 dengan bantuan dari Qatar dan Uni Emirat Arab. [S21]
