Ada satu hal yang perlu kita renungkan dari kemenangan El-Sayed. Ia menang setelah menghadapi pengeluaran hampir 70 juta dolar dari kelompok-kelompok yang ingin menggagalkannya.
Kemenangan itu membuktikan bahwa pemilih masih memiliki kekuatan untuk menolak kehendak pemodal. Namun, kemenangan seorang kandidat tidak otomatis menyembuhkan penyakit sistem politik.
Kita perlu mengubah cara membiayai demokrasi. Setidaknya ada lima pekerjaan besar yang harus pemerintah dan pembuat undang-undang lakukan.
Pertama, transparansi pendanaan harus mencakup seluruh jaringan pendukung kandidat. Jangan hanya memeriksa rekening resmi tim kampanye.
Organisasi perantara, yayasan, kelompok advokasi, dan pihak ketiga yang membelanjakan uang untuk memengaruhi pemilih juga harus kita tuntut untuk membuka sumber dana dan tujuan pengeluarannya.
Kedua, negara harus memperkuat pembiayaan politik yang sehat. Partai politik perlu memperoleh dukungan negara secara proporsional dengan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.
Dengan begitu, partai memiliki sumber pembiayaan kelembagaan dan tidak terus-menerus bergantung kepada pengusaha atau donatur besar.
Ketiga, kita perlu menata ulang sistem pencalonan. Mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka dan demokratis akan mengurangi ketergantungan kandidat terhadap elite partai yang menguasai tiket pencalonan.
Mahar politik harus mendapat pengawasan serius, disertai sanksi yang benar-benar memberikan efek jera.
Keempat, pengawasan konflik kepentingan harus berjalan setelah pemilu.
Pemerintah perlu mengumumkan pertemuan pejabat dengan pelobi, membuka informasi pemilik manfaat perusahaan yang berkontrak dengan negara, serta memperketat aturan mengenai hubungan antara penyandang dana kampanye dan keputusan pengadaan atau perizinan.
Kelima, kita harus menekan biaya kampanye yang tidak produktif.
Debat publik, penyebaran program melalui media publik, akses kampanye yang setara, dan pendidikan pemilih perlu mendapat tempat lebih besar. Pemilih harus memperoleh kesempatan menilai gagasan kandidat tanpa terus-menerus dihujani iklan berbayar.
Tentu, semua itu memerlukan kemauan politik. Dan justru di situlah letak kesulitannya. Mereka yang harus membuat aturan baru adalah orang-orang yang mungkin menikmati sistem lama.
Kita sering menyebut pemilu sebagai pesta demokrasi. Tetapi pesta yang ongkosnya terus membengkak, sementara sebagian besar tagihannya dibayar oleh pemodal, lama-lama berubah menjadi pesta para sponsor.
Rakyat memang mendapat undangan untuk datang dan memberikan suara. Namun, siapa yang menentukan menu, musik, dan siapa yang boleh duduk di meja utama?
Kisah El-Sayed memberi kita sedikit harapan. Ia memperlihatkan bahwa mesin uang tidak selalu bisa mengalahkan kehendak pemilih. Tetapi jangan menjadikan kemenangan itu alasan untuk berpuas diri.
Demokrasi yang sehat memerlukan lebih dari sekadar keberanian seorang kandidat menghadapi oligarki.
Demokrasi harus membuat jabatan publik terjangkau oleh orang-orang yang memiliki gagasan, integritas, dan kemampuan, sekalipun mereka tidak memiliki kekayaan luar biasa.
Jika biaya untuk menjadi pemimpin terus meningkat, kita perlu bertanya: kelak siapa yang masih bisa menjadi pemimpin? Pengusaha besar? Konglomerat? Anak-anak pemilik modal? Atau mereka yang sanggup menggadaikan masa depan kebijakannya kepada para penyandang dana?
Sebab, demokrasi yang terlalu mahal pada akhirnya menghadirkan risiko yang sangat murah untuk dipahami: rakyat membayar biaya pemilu, pemodal membiayai kandidat, lalu rakyat kembali membayar harga kebijakan yang menguntungkan pemodal.
Itulah lingkaran yang harus kita putus. Sampai kapan kita membiarkan demokrasi menjadi bisnis yang hanya menguntungkan mereka yang sanggup membiayainya?
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
