Politik uang tampaknya bukan hanya milik Amerika, negeri yang terkenal dengan lobi korporasi dan politik uangnya. Kita mempunyai persoalan yang serupa, bahkan dalam beberapa hal lebih mengkhawatirkan.
Biaya politik di Indonesia juga sangat mahal. Hanya saja, jalur uangnya sering bekerja melalui cara yang berbeda.
Kita mempunyai bukti yang cukup kuat. Pada September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan kajian tentang biaya dan mahar politik dalam pilkada. Rata-rata calon kepala daerah mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Bahkan, sebagian menghabiskan lebih dari Rp10 miliar.
KPK mengutip kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri yang menyebut biaya untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata mencapai Rp30 miliar. Untuk menjadi gubernur, angkanya bisa mencapai Rp100 miliar.
Demokrasi begitu mahal. Seorang calon harus membangun jaringan politik, mendapatkan dukungan partai, menggerakkan relawan, membiayai saksi, melakukan sosialisasi, memasang iklan, menyelenggarakan pertemuan, mengadakan survei, dan menjangkau pemilih sampai ke pelosok.
Dalam pilkada, ongkos kampanye juga dapat mencakup logistik tim, transportasi, konsumsi, alat peraga, hingga biaya pengamanan suara.
Belum lagi mahar politik. Partai memiliki kewenangan mengusung kandidat, sehingga dukungan partai menjadi komoditas yang sangat berharga.
Kandidat yang tidak mempunyai kendaraan politik harus mencari jalan untuk mendapatkan tiket pencalonan. Dalam situasi seperti ini, biaya politik dapat tumbuh jauh melampaui kebutuhan kampanye yang sah.
Penelitian yang lebih baru bahkan memberikan gambaran yang lebih mencengangkan. Laporan The Price of Power: Campaign Finance and Vote Buying in Indonesia’s 2024 Elections, hasil penelitian UGM melalui PolGov bersama KITLV dan didukung LP3ES, yang diperkenalkan pada Juni 2026, menghitung rata-rata pengeluaran kandidat yang berhasil memenangkan pilkada kabupaten/kota mencapai Rp36,8 miliar.
Penelitian itu melibatkan survei terhadap 478 kandidat di sepuluh provinsi dan pengamatan langsung terhadap 14 kampanye.
Hasilnya memperlihatkan bahwa hampir separuh biaya berasal dari kantong kandidat sendiri. Tekanan untuk mengembalikan modal setelah terpilih pun menjadi persoalan serius.
Lebih mengejutkan lagi, penelitian tersebut memperkirakan praktik pembelian suara menghabiskan Rp12,9 triliun secara nasional. Sementara itu, pembayaran mahar politik kepada partai mencapai sekitar Rp9,4 triliun.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan biaya demokrasi di Indonesia telah tumbuh menjadi persoalan struktural. Tak jauh beda dari biaya demokrasi di AS.
Kita perlu memperhatikan satu temuan lain: kandidat dengan pengeluaran tertinggi menang dalam 78 persen kontestasi yang diteliti.
Tentu saja, korelasi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan. Namun, angka itu memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara kemampuan finansial dan peluang merebut kekuasaan.
Para kandidat memperoleh uang, sebagian berasal dari kekayaan sendiri, keluarga, jaringan bisnis, pengusaha, dan para penyandang dana yang berharap memperoleh akses atau keuntungan setelah kandidat menang.
KPK mencatat bahwa pengusaha mendominasi kelompok penyumbang dalam beberapa pilkada sejak 2015. Di sinilah persoalan oligarki masuk.
Oligarki tumbuh ketika segelintir pemilik modal memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memengaruhi keputusan politik.
Mereka tidak harus membeli jabatan secara langsung. Cukup dengan membiayai perjalanan politik seseorang, membuka jaringan, menyediakan dukungan media, dan membangun hubungan dengan pusat kekuasaan.
Setelah kandidat menang, penyandang dana bisa mengharapkan balasan berupa akses proyek, kemudahan perizinan, kebijakan yang menguntungkan, penempatan orang dalam jabatan strategis, atau perlindungan terhadap kepentingan bisnisnya.
KPK bahkan mengutip penelitian yang menemukan adanya harapan balasan dari para penyumbang, baik melalui komunikasi lisan maupun perjanjian tertulis.
Demokrasi pun menghadapi jebakan yang serius. Pemilih memberikan suara untuk memilih pemimpin, tetapi pemimpin yang terpilih bisa merasa memiliki utang kepada penyandang dana.
Rakyat memberikan mandat lima tahun, sementara pemodal mungkin merasa sudah membeli tempat duduk di ruang kekuasaan.
Secara umum, kita bergerak dalam ekosistem politik yang semakin mahal, semakin bergantung pada komunikasi berbayar, konsultan, survei, jaringan pengaruh, dan modal besar. Namun, sistem pendanaan kampanye AS-Indonesia tidak identik.
Amerika memiliki super PAC yang dapat menerima sumbangan tanpa batas untuk pengeluaran independen. Indonesia mengatur sumbangan kampanye melalui batas-batas tertentu.
Berdasarkan kerangka UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang diterapkan dalam Pemilu 2024, sumbangan perseorangan kepada peserta pemilu legislatif dan pasangan calon presiden dibatasi Rp2,5 miliar. Sumbangan kelompok atau badan usaha dibatasi Rp25 miliar. Untuk calon anggota DPD, batasnya lebih rendah.
Aturan tersebut seharusnya membantu mencegah dominasi penyandang dana besar. Namun, batas sumbangan formal tidak otomatis membatasi seluruh biaya politik yang sesungguhnya. Jaringan pendukung, kegiatan pihak ketiga, transaksi di luar laporan resmi, dan sumber pendanaan yang tidak transparan dapat menyulitkan pengawasan.
Kita juga menghadapi persoalan yang sedikit berbeda dari Amerika. Di sana, kekuatan uang sering tampil melalui iklan politik bernilai ratusan juta dolar, lobi, dan organisasi pendukung.
Di Indonesia, biaya politik dapat berwujud mahar pencalonan, pembelian suara, pembentukan jaringan patronase, serta pembiayaan mesin politik sampai tingkat desa dan tempat pemungutan suara.
Dua negara, dua mekanisme, satu ancaman: kekuasaan semakin mahal untuk diraih.
Ketika biaya memasuki ruang kekuasaan terus meningkat, orang yang memiliki kemampuan finansial besar memperoleh keunggulan. Orang yang kompeten tetapi tidak memiliki modal dan jaringan berisiko tersingkir sebelum pemilih sempat mengenalnya.
