Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal: bisakah Netanyahu tersingkir jika gagal membentuk pemerintahan? Jawabannya: bisa. Namun, kegagalan membentuk koalisi tidak otomatis langsung mengakhiri kekuasaannya pada malam penghitungan suara.
Menurut mekanisme konstitusional Israel, presiden menugaskan seorang anggota Knesset untuk membentuk pemerintahan setelah berkonsultasi dengan perwakilan partai-partai.
Kandidat yang mendapat tugas itu memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari. Jika gagal, presiden dapat menunjuk kandidat lain.
Prosesnya masih menyediakan jalan tambahan sebelum parlemen membubarkan diri dan pemilu baru berlangsung. Sementara itu, pemerintahan lama tetap menjalankan tugas sampai pemerintahan baru terbentuk.
Jadi, Netanyahu tidak otomatis kehilangan jabatan hanya karena partainya kehilangan mayoritas. Ia masih bisa bertahan jika berhasil mengumpulkan dukungan koalisi, sekalipun partainya tidak meraih kursi terbanyak.
Sebaliknya, pemimpin oposisi bisa memperoleh kesempatan memerintah jika mampu menggalang dukungan yang cukup. Dalam sistem parlementer Israel, kemampuan merakit mayoritas menentukan siapa yang memegang kendali pemerintahan.
Di sinilah posisi partai-partai Palestina menjadi penting sekaligus rumit. Mereka berpotensi membantu mengubah keseimbangan kekuasaan, tetapi belum tentu mendapat tempat dalam koalisi yang terbentuk.
Jika partai-partai Yahudi tetap menolak kerja sama, kursi Palestina mungkin hanya memengaruhi kalkulasi tanpa memberikan pengaruh langsung terhadap susunan kabinet.
Hasil pemilu pada akhirnya akan menguji dua hal: seberapa besar warga Palestina bersedia menggunakan hak pilihnya, dan seberapa jauh partai-partai Israel bersedia menerima konsekuensi politik dari suara tersebut.
Angka 12–15 kursi yang diperkirakan bagi partai-partai Palestina bukan jaminan perubahan. Angka itu merupakan potensi daya tawar yang baru berarti jika seseorang bersedia berunding.
Demokrasi memang menyediakan aturan untuk menghitung suara. Namun, demokrasi juga harus menghadapi pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan membagi ruang kepada orang-orang yang suaranya ikut menentukan hasil.
Ketika sebuah kelompok dibutuhkan untuk mencapai mayoritas, tetapi ditolak sebagai mitra politik, sistem perwakilan menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan pemilu.
Bagi warga Palestina di Israel, pekan depan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Pemilu itu juga menyangkut apakah suara mereka akan berhenti sebagai angka di layar penghitungan, atau memperoleh tempat dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Kotak suara bisa menghitung setiap pilihan dengan presisi. Tantangan sesungguhnya muncul setelah penghitungan selesai: apakah para politikus bersedia mengakui bahwa suara yang sah juga layak memperoleh ruang dalam perundingan kekuasaan?
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
