Dalam kampanye kali ini, sebagian politikus sayap kanan berusaha mengubah persoalan koalisi menjadi pertarungan identitas.
Poster bertuliskan “Kanan atau Palestina” beredar, sementara slogan “Bibi atau Tibi” mempersonifikasikan persaingan politik seolah-olah Netanyahu harus memilih antara dirinya dan Ahmad Tibi.
Padahal, Tibi tidak sedang menawarkan diri sebagai perdana menteri. Ia memimpin Ta’al, partai yang memperjuangkan kepentingan warga Palestina di dalam Israel.
Strategi semacam itu punya fungsi elektoral yang jelas: membangkitkan kecemasan pemilih Yahudi terhadap kemungkinan kerja sama dengan partai-partai Arab.
Sebagian besar partai oposisi Yahudi telah menutup pintu koalisi dengan politisi Palestina. Netanyahu dan sekutunya juga berusaha membuat kerja sama semacam itu menjadi racun politik.
Akibatnya, kursi Palestina bisa menentukan nasib pemerintahan, tetapi pemilik kursinya menghadapi penolakan dari pihak yang membutuhkan dukungan mereka.
Inilah paradoks demokrasi yang layak mendapat perhatian. Sistem pemilu Israel menggunakan perwakilan proporsional: pemilih memberikan suara kepada daftar partai peserta pemilu.
Lalu, partai pun memperoleh kursi sesuai perolehan suara yang memenuhi ketentuan pemilu. Namun, representasi di parlemen tidak otomatis menghasilkan akses yang setara terhadap kekuasaan eksekutif.
Warga Palestina bisa memilih, mengirim wakil ke Knesset, dan ikut menentukan aritmetika mayoritas. Tetapi partai-partai yang mewakili mereka tetap menghadapi tembok politik ketika hendak masuk pemerintahan.
Kita perlu membedakan dua hal. Hak memilih memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan wakil. Kemampuan wakil memengaruhi kebijakan bergantung pada susunan parlemen, kesediaan partai lain berunding, dan kesepakatan tentang program pemerintahan.
Pemilu membuka pintu pertama, tetapi negosiasi koalisi menentukan siapa yang boleh melangkah lebih jauh. Dalam politik Israel, pintu kedua itulah yang sering menjadi persoalan bagi partai-partai warga Palestina.
Meski demikian, sejarah memberi contoh bahwa tembok tersebut tidak sepenuhnya kedap. Pada 2021, Mansour Abbas membawa Ra’am ke dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett. Langkah itu menjadi terobosan karena partai Arab ikut menopang pemerintahan Israel.
Bahkan Netanyahu sendiri pernah memulai perundingan koalisi dengan Abbas. Artinya, garis merah yang diumumkan menjelang pemilu masih bisa berubah ketika angka-angka hasil pemungutan suara memaksa para politikus menghitung ulang kepentingan mereka.
Namun, masuknya partai Arab ke pemerintahan tidak otomatis menyelesaikan persoalan Palestina. Ahmad Tibi sendiri mengakui dilema yang dihadapi komunitasnya: mereka harus memilih di antara pilihan yang sama-sama tidak memenuhi aspirasi mereka.
Sebagian partai oposisi Yahudi tetap menentang negara Palestina dan mendukung gerakan permukiman Israel di Tepi Barat. Pergantian pemerintahan, karena itu, belum tentu mengubah arah kebijakan terhadap pendudukan dan hak-hak warga Palestina.
