Catatan Cak AT:
Matahari tenggelam di Kafr Qasim. Aroma kopi kapulaga menguar di antara warga Palestina yang berkumpul. Knafeh hangat menemani percakapan politik yang terasa getir. Spanduk menampilkan tiga tokoh politisi, dengan tulisan, “Bi aydina nughayyir.”
“Dengan tangan kita, kita mengubah,” bunyi spanduk. Ahmad Tibi, politikus yang lebih dari dua dekade duduk di parlemen Israel, datang membawa pesan sederhana: mereka harus menggunakan suara untuk menjatuhkan pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Di negeri yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi, suara warga Palestina mungkin ikut menentukan siapa yang memerintah. Ironisnya, sebagian calon penguasa justru sibuk meyakinkan pemilih Yahudi bahwa bersekutu dengan politisi Palestina merupakan sesuatu yang harus mereka takuti.
Israel, menurut The Guardian akhir pekan, akan menggelar pemilihan parlemen Selasa besok. Nama resminya pemilihan Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Pemilu ini menentukan komposisi parlemen, tetapi hasilnya tidak otomatis menentukan siapa yang menjadi perdana menteri.
Setelah penghitungan suara, para politikus harus merangkai dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Dalam permainan itu, satu kursi bisa terasa seperti satu jembatan, sementara beberapa kursi bisa menjadi kunci pintu kekuasaan.
Benyamin Netanyahu yang kini Perdana Menteri menghadapi persoalan matematika politik yang tidak sederhana. Sejumlah jajak pendapat yang dikutip The Guardian menunjukkan koalisi pemerintahannya berpotensi kehilangan mayoritas.
Namun, blok oposisi yang didominasi partai-partai Yahudi juga diperkirakan belum mencapai 61 kursi, angka yang diperlukan untuk memperoleh mayoritas di Knesset.
Dengan demikian, kubu yang kehilangan dukungan belum tentu langsung kehilangan jabatan, sementara kubu yang mengumpulkan suara lebih banyak belum tentu sanggup membentuk pemerintahan.
Inilah celah yang membuat suara warga Palestina di Israel memperoleh arti strategis. Mereka mencakup sekitar 20 persen penduduk Israel.
Menurut perkiraan The Guardian, partai-partai yang mewakili komunitas ini dapat meraih 12–15 kursi.
Suara tersebut terbagi antara Ra’am, partai Islam yang dipimpin Mansour Abbas, dan Joint List, aliansi tiga partai kecil yang mencakup Ta’al pimpinan Ahmad Tibi.
Angka itu cukup besar untuk mengubah kalkulasi pembentukan koalisi, terutama ketika dua blok politik utama sama-sama kesulitan mengumpulkan mayoritas.
Namun, jangan buru-buru membayangkan Tibi akan melenggang masuk ke kantor perdana menteri. Ia bahkan tidak sedang mengejar jabatan itu.
Persoalannya lebih mendasar: apakah partai-partai Palestina bisa menggunakan kursi mereka untuk memengaruhi arah pemerintahan, atau kembali menjadi penonton ketika partai-partai besar membagi kekuasaan di antara mereka sendiri?
