Mengapa warga Palestina di Israel kini didorong untuk datang ke tempat pemungutan suara? Jawabannya, menurut sejumlah politikus yang diwawancarai The Guardian, terutama berkaitan dengan rasa takut terhadap kelanjutan pemerintahan sayap kanan.
Perang dan kehancuran di Gaza, kekerasan di Tepi Barat, serta meningkatnya diskriminasi di dalam Israel menambah kekhawatiran tentang konsekuensi jika koalisi Netanyahu kembali berkuasa.
Sami Abu Shehadeh, pemimpin Balad, menyebut rasa takut sebagai pendorong utama partisipasi politik. Ia menilai warga memahami risiko yang mereka hadapi jika pemerintahan sayap kanan jauh terus memegang kendali.
Sementara itu, analis International Crisis Group Amjed Iraqi menggambarkan pemilu ini sebagai upaya mengurangi risiko. Dalam pandangan tersebut, pilihan warga Palestina tidak selalu lahir dari keyakinan bahwa oposisi akan memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi dari kekhawatiran terhadap akibat jika pemerintahan sekarang berlanjut.
Logika itu terdengar getir. Pemilih biasanya berharap pemilu memberi jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagian warga Palestina di Israel justru menghadapi pilihan untuk membatasi kemungkinan keadaan menjadi lebih buruk.
Mereka tidak selalu melihat kotak suara sebagai pintu menuju masa depan yang cerah. Bagi sebagian orang, kotak itu lebih menyerupai rem darurat pada kendaraan yang melaju menuju jurang.
Tentu saja, tidak semua warga Palestina setuju dengan strategi tersebut. Sebagian menolak berpartisipasi karena menganggap pemilu Israel melegitimasi sistem yang membatasi hak-hak mereka.
Jurnalis Nagham Zbeedat, misalnya, menyatakan bahwa ia menolak memberikan legitimasi kepada sistem yang memperlakukan hak, keselamatan, dan kemanusiaan warga Palestina secara tidak setara.
Sikap itu memperlihatkan perdebatan internal yang nyata: apakah partisipasi dapat mengubah sistem, atau justru membuat sistem tampak lebih inklusif daripada kenyataannya?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan menghitung jumlah suara. Partisipasi politik bisa memperkuat representasi, membuka ruang negosiasi, dan menghambat kebijakan tertentu.
Namun, partisipasi juga memiliki batas ketika partai-partai lain menolak bekerja sama atau ketika institusi politik membatasi ruang gerak wakil minoritas.
Hasil pemilu akan memperlihatkan seberapa jauh suara dapat berubah menjadi pengaruh, bukan sekadar berapa banyak kursi yang berhasil diraih.
Beban sejarah menambah ketegangan di Kafr Qasim. Dua hari setelah pemilu, warga kota itu akan memperingati pembantaian 1956, ketika polisi perbatasan Israel membunuh 49 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang melanggar jam malam yang tidak mereka ketahui telah diberlakukan.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari ingatan kolektif warga Palestina di Israel. Bagi mereka, pemilu berlangsung di tengah sejarah panjang kerentanan, diskriminasi, dan perjuangan memperoleh pengakuan.
