Sampai di sini saya sengaja belum memberi komentar. Sebab kritik yang adil harus dimulai dengan memahami secara utuh apa yang sedang dikritik. Terlalu sering kita marah kepada sebuah tulisan hanya karena membaca judulnya, padahal belum memahami bangunan argumennya.
Namun setelah membaca keseluruhan artikel, saya melihat bahwa persoalan sesungguhnya bukan sekadar soal utang, APBN, atau rupiah.
Yang sedang diperdebatkan sebenarnya bukan sekadar angka-angka APBN. Yang sedang dipertarungkan adalah kompas pembangunan: negara menjadi nakhoda, atau cukup menjadi penjaga mercusuar.
Van Bemmel melihat Indonesia melalui kacamata ekonomi yang menempatkan kepercayaan pasar, disiplin fiskal, dan investasi swasta sebagai mesin utama pertumbuhan.
Dari sudut pandang itu, menurut Bemmel, semakin besar peran negara, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.
Di sinilah saya melihat adanya perbedaan cara membaca sejarah. Tidak sedikit negara yang justru tumbuh menjadi kekuatan ekonomi karena negara memainkan peran yang sangat aktif.
Jepang pascaperang, Korea Selatan pada era Park Chung-hee, Singapura di bawah Lee Kuan Yew, bahkan Tiongkok modern, menunjukkan bahwa negara dapat menjadi lokomotif industrialisasi ketika pasar belum cukup kuat menggerakkannya sendiri.
Tentu, semua contoh itu juga memperlihatkan bahwa peran negara hanya berhasil bila dibarengi tata kelola yang disiplin, birokrasi yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabilitas yang tinggi.
Karena itu, saya tidak melihat persoalannya sesederhana “Indonesia akan bangkrut” atau “Indonesia pasti berhasil”. Yang lebih relevan adalah bertanya: apakah negara mampu mengelola ambisi besarnya dengan tata kelola yang sama besarnya?
Sebab, kegagalan bukan dikarenakan besarnya cita-cita, melainkan akibat lemahnya pelaksanaan.
Ada ironi lain yang menarik. Selama berabad-abad, Nusantara diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri Eropa. Kini Indonesia berusaha mengubah posisi itu melalui hilirisasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Langkah ini tentu tidak selalu sejalan dengan kepentingan sebagian pelaku ekonomi global yang selama ini menikmati rantai nilai lama. Perbedaan kepentingan semacam itu wajar terjadi.
Tetapi kita juga tidak boleh tergoda menyimpulkan bahwa setiap kritik dari media Eropa pasti merupakan bagian dari agenda politik. Kesimpulan seperti itu sama tergesa-gesanya dengan menyatakan Indonesia pasti menuju kebangkrutan.
Yang justru perlu dijawab adalah substansi kritiknya. Bila memang ada keraguan mengenai transparansi Danantara, perbaikilah tata kelolanya. Bila investor mengeluhkan kepastian hukum, benahilah regulasinya. Bila pembiayaan program-program besar membutuhkan disiplin fiskal yang lebih kuat, tunjukkan dengan angka, bukan sekadar pidato.
Sebaliknya, bila kebijakan hilirisasi, koperasi, dan industrialisasi memang menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, serta kesejahteraan yang nyata, maka waktu sendirilah yang akan membantah ramalan-ramalan pesimistis itu.
Pada akhirnya, saya justru berterima kasih kepada De Volkskrant. Bukan karena saya sepakat dengan seluruh analisanya, melainkan karena ia mengingatkan bahwa Indonesia kini sedang diperhatikan dunia.
Perhatian itu adalah konsekuensi ketika sebuah bangsa memilih jalan pembangunan yang berbeda. Jalan itu bisa berhasil, bisa pula gagal.
Tetapi keberhasilannya tidak akan ditentukan oleh sehalaman analisa atau tajuk utama sebuah koran di Amsterdam. Ia akan ditentukan oleh kemampuan kita sendiri membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar slogan politik, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat.
Sejarah memang punya selera humor yang ganjil. Dulu kapal-kapal Belanda berlayar berbulan-bulan menuju Nusantara karena yakin negeri ini terlalu kaya untuk dilewatkan.
Hari ini, dari negeri yang sama, sebuah koran bertanya apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan. Sejarah rupanya tak pernah berhenti menulis ironi; hanya tinta dan penulisnya yang berganti.
Semoga jawaban atas pertanyaan itu tidak diberikan oleh para politisi, bukan pula oleh para analis pasar, melainkan oleh kerja nyata yang membuat kesejahteraan rakyat terus bertumbuh.
Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah soal memenangkan perdebatan, melainkan soal memperbaiki kehidupan manusia.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
