Gubernur baru Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Gubernur lama Bank Indonesia Agus Martowardoyo/flickr

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengajukan nama Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023.

“Sudah kita kirimkan ke DPR, coba tanyakan ke DPR, hanya satu nama, Pak Perry Warjiyo,” kata Presiden Jokowi, di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018), seperti dikutip antaranews.com.

Jokowi meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi milik PT Kalbio Global Medika (KGM), anak usaha PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe).

Surat Presiden untuk DPR mengenai calon Gubernur BI sudah dikirim 23 Februari lalu.

Menurut Jokowi, Perry adalah deputi gubernur BI yang paling senior sehingga sudah menguasai berbagai hal di bidang moneter.

“Kita tahu dari sisi pengalaman, rekam jejak, semua dilihat, prestasi, penguasaan lapangannya. Saya kira Beliau adalah deputi paling senior, sudah mengertilah mengenai moneter, inflasi, mengenai kebijakan-kebijakan di BI, bank sentral kita. Saya kira penguasaan Pak Perry Warjiyo tidak perlu diragukan,” kata Jokowi.

Perry menjabat Deputi Gubernur BI sejak 15 April 2013 berdasarkan Keputusan Presiden 28/P tahun 2013.

Ia memulai karir di Bank Indonesia sejak 1984 dan pernah memangku sejumlah jabatan seperti asisten gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional BI; dan Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.

Perry juga pernah menjadi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Perry memiliki pengalaman untuk memimpin BI.

“Dari pengalaman yang beliau miliki sudah ada kesempatan dan pengalaman untuk menyiapkan peranan Gubernur Bank Indonesia yang dibutuhkan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, seperti dikutip antaranews.com.

Sri mengharapkan Perry Warjiyo menjaga hubungan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang selama ini terjalin dengan baik.

“Itu bisa diteruskan dan itu paling penting, karena ketika kita akan mengelola ekonomi di saat menghadapi situasi makin dinamis, maka hubungan institusi ini harus makin erat dan makin baik,” kata Sri Mulyani. [DAS]