Jakarta, 30 Juli 2026 – Ketua Departemen Kepemudaan dan Mahasiswa DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Ericko Pandu Sumbogo, menilai polemik pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) semestinya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis. Hingga kini, perdebatan publik justru lebih banyak dipenuhi pertanyaan mengenai urgensi, dasar hukum, desain kelembagaan, dan posisi URI dibandingkan penjelasan resmi yang komprehensif dari pemerintah.
Menurut Ericko, situasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan argumentasi kebijakan belum mampu menjawab keraguan yang berkembang di kalangan akademisi maupun masyarakat.
“Masalah utama URI bukan terletak pada gagasan membangun sebuah universitas, melainkan pada belum terbangunnya argumentasi publik yang mampu menjelaskan mengapa universitas itu harus dibentuk, persoalan apa yang hendak diselesaikan, dan apa nilai tambahnya bagi bangsa Indonesia.”
Ia menilai pembentukan institusi negara seharusnya diawali oleh kebutuhan yang terukur, bukan sekadar keputusan administratif. Tanpa penjelasan yang utuh mengenai kebutuhan tersebut, polemik yang muncul akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap kualitas proses perumusan kebijakan.
Ericko juga menyoroti belum jelasnya diferensiasi URI dengan institusi pendidikan maupun lembaga pengembangan kepemimpinan yang telah lebih dahulu menjalankan fungsi serupa.
“Publik berhak mengetahui mengapa negara memilih membangun institusi baru dibandingkan memperkuat institusi yang sudah ada. Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan tuntutan agar setiap kebijakan memiliki dasar yang rasional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Menurutnya, semakin besar implikasi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula standar transparansi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka secara utuh kajian akademik, analisis kebutuhan, dasar hukum, desain kelembagaan, serta peta jalan pengembangan URI agar dapat diuji secara terbuka.
Ericko menegaskan bahwa kritik terhadap URI tidak boleh dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan. Sebaliknya, kritik merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari.
“Pemerintah tidak kehilangan wibawa karena menjelaskan kebijakannya. Justru wibawa Pemerintah lahir ketika setiap keputusan mampu dipertahankan dengan argumentasi yang kuat, bukan hanya dengan kewenangan formal.”
Departemen Kepemudaan dan Mahasiswa DPP Gerakan Pemuda Marhaenis mendorong pemerintah menjadikan polemik URI sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas perumusan kebijakan publik. Institusi yang dibangun di atas argumentasi yang kuat akan memperoleh legitimasi yang kuat, sebaliknya, institusi yang lahir di tengah pertanyaan yang belum terjawab akan terus dibayang-bayangi keraguan.
