Dukung Seniman, Hasto Desak DPRD DKI Jakarta Tolak Bangun Hotel di TIM

Dukung Seniman, Hasto Desak DPRD DKI Jakarta Tolak Bangun Hotel di TIM

Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/CHA

Koran Sulindo – PDI Perjuangan menentang keras upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM). Taman yang terletak di bilangan Cikini, Jakarta Pusat itu dianggap sebagai pusat peradaban dan kebudayaan sehingga negara wajib negara.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia merupakan negara yang punya kepribadian menghargai budaya. Oleh karena itu, Hasto menilai wajar para seniman dan budayawan menolak dengan keras revitalisasi TIM dengan dibangun hotel bintang lima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami sangat memahami dan mendukung sikap para seniman sehingga TIM dengan sejarahnya yang begitu panjang dan bagian dari pusat kebudayaan kita, sebaiknya tidak boleh dibangun hotel bintang lima maupun bintang sepuluh,” kata Hasto menjawab pertanyaan media di sela acara konsolidasi PDI Perjuangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (24/11/2019).

Hasto memastikan PDIP akan mendukung para seniman agar TIM tidak direlokasi. Politikus asal Yogyakarta ini tidak ingin tempat-tempat sejarah dan pusat kebudayaan diubah fungsinya.

“Tempat itu menjadi pusat peradaban, ruang kreativitas yang berdiri kokoh di atas jati diri bangsa kita,” kata Hasto.

Hasto menuturkan, dirinya juga akan memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta untuk menentang revitalisasi yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo (BUMD) itu. Meski revitalisasi sudah termaktub dalam Peraturan Gubernur, Hasto meyakini ada peluang untuk menggagalkannya.

“Kami akan mendorong fraksi PDIP di DPRD DKI melakukan dialog-dialog. Belum terlambat untuk menyatakan sikap di dalam mendukung apa yang disuarakan oleh para seniman tersebut,” tegas Hasto.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo akan merevitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada 2019. Revitalisasi kawasan TIM sendiri merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019.

Sebelumnya, sejumlah seniman yang beraktivitas di TIM menolak keterlibatan Jakpro untuk mengelola kawasan dan fasilitas TIM. Mereka juga mempertanyakan rencana pembangunan hotel di area TIM. Sempat terjadi cekcok antara seniman dengan pejabat Pemprov DKI yang menyosialisasikan revitalisasi kawasan TIM tersebut. [CHA]