Yap Tjwan Bing: Sang Eksil Pertama (2)

Yap Tjwan Bing (bingkai) dan suasana kota Los Angeles Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. (Sumber: Wikimedia dan Unsplash)

Revolusi Kita #3:

Pembaca Suluh Indonesia yang terhormat,

Dalam edisi Revolusi Kita yang sebelumnya, kita sudah membahas Meretas Jalan Kemerdekaan (Penerbit Gramedia, 1988), yang adalah otobiografi Yap Tjwan Bing, anggota PPKI dari latar belakang Tionghoa-Indonesia yang pada dasawarsa 1950-an menjadi seorang negarawan dalam Partai Nasional Indonesia. Dalam edisi sambungan ini, kolom Revolusi Kita akan menyambung kisah hidup Yap Tjwan Bing, terutama sekitar Peristiwa 10 Mei 1963 yang terjadi (hampir) tepat 53 tahun yang lalu, yang memaksanya untuk pergi meninggalkan tanah airnya Indonesia.

Yap dan Partai Politik

Masyarakat Tionghoa di Indonesia pada zaman Yap terbelah dalam menyikapi perkembangan organisasi yang bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), sebuah organisasi massa merangkap partai politik yang bertujuan untuk menghimpun orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia dan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif.

Baperki, sesuai dengan asal-usulnya sebagai manifestasi elektoral golongan Tionghoa, hanya menarik anggota dari kalangan Tionghoa dan sama sekali tidak mendapat (atau bahkan mengharapkan) dukungan elektoral dari luar golongan Tionghoa. Demikian juga, isu-isu yang diangkat oleh Baperki sebagian besar berangkat dari keinginan internal masyarakat Tionghoa dan bukan dari anggota masyarakat lainnya di tanah air.

Walaupun dalam memoarnya Yap tidak pernah menyerang Baperki (bahkan ia bersahabat dengan Siauw Giok Tjhan, seorang pendiri Baperki yang pernah duduk dalam DPR bersama Yap), namun di balik kata-kata Yap yang halus dalam memoarnya, dapat terbaca bahwa Yap memiliki pandangan politik yang tersirat, baik sebagai perorangan Tionghoa-Indonesia maupun sebagai seorang negarawan, yang menentang, atau setidaknya kurang menyetujui, adanya Baperki yang berasaskan eksklusivitas kesukuan itu.

Menurut Yap, keanggotaan partai politik seseorang semestinya ditentukan berdasarkan pandangan politik dan ideologis individu tersebut, bukan berdasarkan garis-garis golongan maupun kesukuan (hlm 35).

Demikian, menurut Yap semua partai harus bersifat terbuka dan inklusif: partai-partai nasional harus terbuka untuk menerima anggota dari latar belakang Tionghoa, dan sebagai gantinya, orang-orang keturunan Tionghoa semestinya jangan mendirikan sebuah partai yang ‘khusus Tionghoa’. Pendirian itulah yang mendorong Yap untuk memilih menjadi seorang anggota PNI, walaupun ia harus menerima kenyataan bahwa sebagai seseorang dari latar belakang Tionghoa, ia adalah minoritas dalam struktur PNI (hlm. 33).

Namun toh keadaan minoritas itu bukan merupakan suatu penghalang bagi Yap untuk berkarya demi bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh karier politiknya yang cemerlang dalam internal PNI dan kesediaan PNI untuk menunjuknya menjadi seorang legislator.

Bagi Yap, hal yang terpenting dalam kehidupan kebangsaan adalah adanya rasa kesetiakawanan yang melampaui batas-batas etnis dan ras– inilah rasa kesetiakawanan yang sama yang mendorong Yap untuk menjalin persahabatan dengan banyak tokoh nasional yang berasal dari golongan ‘pribumi’.

Peristiwa 10 Mei 1963

Pada tanggal 8 dan 9 Mei 1963, terjadi kerusuhan di Cirebon dan Tegal yang menyasar orang-orang keturunan Tionghoa. Barang-barang milik keturunan Tionghoa dibakar dan toko-toko milik mereka dirusak oleh massa. Yap khawatir kerusuhan ini akan menyebar ke kota tempat tinggalnya, Bandung, dan oleh karena itu ia berkoordinasi dengan sesama warga Tionghoa di Bandung dan juga dengan pemerintah setempat untuk mencegah menyebarnya kerusuhan itu. Namun naas, pada tanggal 10 Mei 1963, kerusuhan akhirnya menyebar ke Bandung (hlm. 76).

‘Peristiwa 10 Mei 1963’ yang pecah di Bandung itu sendiri berawal dari perselisihan kecil antara mahasiswa ‘pribumi’ dengan Tionghoa di Institut Teknologi Bandung (ITB): sebagian mahasiswa ‘pribumi’ merasa jengkel dan iri terhadap sebagian mahasiswa Tionghoa yang memiliki kendaraan bermotor dan dengan begitu dapat mendahului mereka untuk duduk di depan ruang kelas kuliah. Perselisihan itu menyebar dalam internal kampus ITB dengan dilakukannya intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa-mahasiswa keturunan Tionghoa.

Suasana jalan Braga Bandung sekitar tahun 1960-an. (sumber: Pinterest)

Pada tanggal 10 Mei, kerusuhan akhirnya menyebar ke luar kampus. Pemerintah setempat gagal untuk mengendalikan keadaan, dan warga Tionghoa di Bandung, terutama mereka yang kurang mampu, menjadi target amukan massa. Toko-toko mereka dihancurkan dan penghidupan mereka ludes dalam sesaat.

Yap sendiri, yang tinggal di Jalan Cipaganti yang terbilang elit, memiliki banyak relasi yang dapat melindunginya dari dampak kerusuhan. Dalam Meretas Jalan Kemerdekaan (hlm. 77), Yap menceritakan bahwa kepala polisi Priangan menawarkan kepadanya untuk mengutus anggota polisi untuk mengawal rumah Yap, namun Yap menolak tawarannya itu.

Mengenai alasan mengapa Yap menolak untuk dilindungi oleh aparat, ia sendiri tidak secara gamblang mengatakannya. Di satu sisi mungkin Yap merasa aman, mengingat ia adalah seorang negarawan Sukarnois dan petinggi PNI, sehingga ia mungkin merasa bahwa pengawalan aparat tidak diperlukan. Di sisi lain, mungkin juga Yap bersimpati dengan warga-warga keturunan Tionghoa yang tidak dapat menikmati fasilitas perlindungan aparat seperti yang ia miliki, yang justru menjadi sasaran utama kerusuhan.

Yang Rentan Menjadi Korban

Peristiwa 10 Mei 1963 membuka sebuah luka yang menyakitkan bagi golongan Tionghoa Indonesia, dalam sebuah pola yang kemudian terulang lagi dan lagi dalam sejarah nasional kita: dalam kerusuhan itu, yang disebabkan oleh ketidaksukaan sebagian mahasiswa ‘pribumi’ terhadap segelintir mahasiswa Tionghoa yang dianggap “kaya”, pihak yang menjadi korban utama justru keluarga-keluarga Tionghoa yang tidak berada, yang sedari awal tidak memiliki banyak harta, dan harta mereka yang hanya sedikit itu hangus dihancurkan oleh kebrutalan massa yang tidak mengenal ampun.

Begitu juga, ketika pemimpin-pemimpin golongan Tionghoa dapat menerima pengamanan dari aparat, kemewahan ini jarang atau tidak diberikan pada orang keturunan Tionghoa yang tidak memiliki koneksi politik atau yang tidak memiliki jabatan tinggi.

Padahal dapat dikatakan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa yang ‘biasa’ itu justru sama nasionalisnya dengan ‘tokoh’ seperti Yap. Namun, berbeda dengan Yap yang menghidupi nasionalismenya dalam gelanggang politik nasional, orang-orang keturunan Tionghoa yang ‘biasa’ itu menghidupi nasionalisme mereka dalam perbuatan sehari-hari mereka: mereka belajar dan bekerja dengan baik, membayar pajak, dan ikut serta mengisi kehidupan nasional melalui kegiatan sehari-hari. Namun ketika massa mengamuk, merekalah yang paling pertama ditinggalkan oleh aparat negara.

Yap, Sang Eksil Pertama

Dalam Peristiwa 10 Mei 1963, Yap kehilangan sebagian hartanya akibat dibakar oleh massa. Pembakaran itu memang merupakan kehilangan yang tidak kecil, namun dampak yang terbesar bagi Yap dan keluarganya adalah pada keadaan psikis mereka: setelah kerusuhan itu, keluarganya terus hidup dalam ketakutan, terutama karena putra Yap, Siong Hoei, lumpuh dan tidak dapat melarikan diri apabila kerusuhan pecah lagi dan menyasar rumah Yap.

Setelah lama diliputi oleh kebimbangan dan ketakutan, Yap dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk pergi dari tanah air.

Dengan sangat berat hati dan demi keselamatan putranya, Yap dan keluarganya meninggalkan Indonesia dan pindah ke Amerika Serikat, di mana mereka hidup sebagai ‘eksil’ sejak tahun 1963.

Istri Yap wafat pada tahun 1983, dan Yap sendiri wafat pada tanggal 26 Januari 1988, hanya selang beberapa hari sebelum otobiografinya Meretas Jalan Kemerdekaan diterbitkan di Indonesia. Sejak terpaksa pergi meninggalkan Indonesia pada tahun 1963, sampai wafatnya Yap tidak pernah kembali mengunjungi tempat kelahirannya.

Memaknai Eksil Yap

Kisah kehidupan Yap seakan menjadi sebuah antiklimaks: berbeda dengan eksil-eksil pasca-1965 yang terjebak di luar negeri akibat pergoncangan politik nasional, tidak ada elemen politis yang kentara dalam eksil-nya Yap. Paling tidak, sebagian dari eksil 1965 itu dapat menemukan makna hidup yang baru dalam bentuk perjuangan politik dari luar negeri: ada yang melanjutkan keberadaan PKI, membuat siaran radio, maupun memproduksi tulisan-tulisan yang menentang Orde Baru dari luar negeri.

Walaupun tragis, para eksil pasca-1965 setidaknya dapat memaknai diri mereka sendiri sebagai sekelompok pejuang yang heroik, yang menentang Orde Baru lewat karya dan perbuatan mereka dari luar negeri.

Sebaliknya, ‘eksil’nya Yap tidak memiliki makna perjuangan ataupun makna politis sama sekali: hubungan kepartaiannya dengan PNI langsung putus setelah ia hengkang dari Indonesia, ia tidak pernah lagi berpartisipasi dalam politik domestik dari luar negeri, dan secara garis besar ia tidak pernah lagi berjumpa dengan dunia kenegaraan Indonesia selama seperempat abad tinggal di luar negeri.

Eksil Yap murni bernada tragis: Yap Tjwan Bing, salah satu tokoh yang ‘membidani’ lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945, justru dikhianati dan dibuang oleh ‘anaknya’ sendiri melalui Peristiwa 10 Mei 1963.

Sebagian harta Yap memang hilang akibat kerusuhan itu, namun yang lebih parah lagi adalah bahwa akibat kebrutalan massa, rasa aman dirinya dan keluarganya yang semestinya menjadi haknya sebagai warga negara Indonesia telah direnggut secara paksa, dan kehidupannya di Indonesia diisi oleh rasa takut dan teror sehingga ia terpaksa meninggalkan tanah air yang ia cintai. Akhirnya Yap wafat di negeri orang, dilupakan oleh sebagian besar rakyatnya.

Membangun Nasionalisme Inklusif

Pertanyaan yang perlu kita ajukan: ada berapa banyak orang di Indonesia yang mengalami perlakuan yang sama dengan Yap, dalam 53 tahun setelah Yap menjadi ‘eksil pertama’ pada tahun 1963?

Kita mengingat cerita-cerita para eksil pasca-geger 1965. Kita juga mengingat tentang banyaknya saudara-saudara sebangsa kita keturunan Tionghoa yang, sama seperti Yap, dipaksa oleh perbuatan kekerasan dan kesewenang-wenangan massa untuk pergi dari tanah air yang mereka cintai akibat kerusuhan rasial yang menyasar mereka pada bulan Mei 1998.

Pun saya yakin bahwa sebenarnya tidak sedikit orang dari berbagai golongan minoritas etnis, agama, maupun ras yang, akibat insiden-insiden kebencian yang terlalu kecil untuk diliput dalam berita nasional, telah kehilangan rasa aman dan rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia dan memilih pindah ke luar negeri.

Sampai kapan keadaan ini akan terjadi? Kapan bangsa Indonesia dapat menemukan sebuah nasionalisme…

…yang sebenar-benarnya inklusif, bukan hanya dalam perkataan namun juga dalam perbuatan,
…yang memberikan rasa aman bagi setiap warga negara tanpa terkecuali,
…yang tidak memandang perbedaan suku, kepercayaan, maupun ras,

Sebagaimana yang diperjuangkan oleh Yap Tjwan Bing seumur hidupnya, sang peretas jalan kemerdekaan yang sekaligus adalah eksil pertama Indonesia?

Jonathan Siborutorop | Pemuda Marhaenis