Revolusi Kita #2:
Dalam perjalanan saya mempelajari sejarah bangsa kita lewat potret-potret kepribadian para pemimpin bangsa kita dari zaman ke zaman, saya menemukan sebuah buku yang berjudul Meretas Jalan Kemerdekaan: Otobiografi Seorang Pejuang Kemerdekaan (diterbitkan oleh Penerbit Gramedia, 1988). Buku ini ditulis oleh Yap Tjwan Bing, seorang anggota PPKI, negarawan PNI, dan pelopor pergerakan politik Tionghoa-Indonesia.
Yap Seorang Nasionalis
Yap Tjwan Bing lahir di Solo pada tanggal 31 Oktober 1910. Pada tahun 1932 sampai 1939, Yap berkuliah di Amsterdam, Belanda, mempelajari ilmu farmasi. Semasa berkuliah, Yap berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang berhaluan nasionalis.
Setelah pulang ke Indonesia, Yap bekerja sebagai seorang apoteker di Bandung. Melalui salah satu rekanannya di Bandung, Raden Mas Sartono– salah seorang pendiri PNI– Yap menjalin persahabatan dengan Bung Karno dan Bung Hatta, dan mulai menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Pada akhir masa pendudukan Jepang, pada tanggal 7 Agustus 1945, Yap ditunjuk sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam badan PPKI, Yap adalah satu-satunya perwakilan bangsa peranakan (‘non-pribumi’).
Namun, seperti yang kita ketahui, pekerjaan PPKI tidak berjalan lama– para pemuda mendorong Sukarno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tanpa melalui struktur PPKI.
PPKI (dan Yap sebagai salah seorang anggotanya) baru bersidang pada tanggal 18 Agustus, ketika PPKI memilih Sukarno dan Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Selama hari-hari awal Republik, Yap sebagai anggota PPKI, satu-satunya lembaga negara, menjalankan roda pemerintahan: menjaga ketertiban, membentuk pemerintahan daerah, dan menciptakan lembaga-lembaga negara praktis dari nol (hlm. 27–28). Semua ini dikerjakan oleh Yap dengan penuh rasa cinta terhadap tanah airnya Indonesia.
Kiprah dalam Pemerintahan dan PNI
Setelah bubarnya PPKI pada tanggal 29 Agustus 1945 dan digantikan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat, Yap diangkat sebagai anggotanya. Pada Januari 1946, bersama dengan Sukarno dan Hatta, Yap yang sampai saat itu bolak-balik antara Jakarta dan Bandung pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, di samping menjadi seorang legislator, Yap menggalang dukungan warga keturunan Tionghoa untuk mendukung Republik Indonesia.
Di Yogyakarta, Yap bergabung ke dalam Partai Nasional Indonesia setelah dipertemukan dengan pimpinan-pimpinannya. Setelah kembali ke Jakarta, Yap dipilih menjadi anggota Dewan Partai PNI (yang kedudukannya sama seperti Dewan Pembina Partai sekarang). Dalam Dewan Partai PNI, Yap mengurus bidang ekonomi, sekali lagi sebagai satu-satunya anggota keturunan asing dalam lembaga partai tersebut.
Dalam struktur PNI inilah Yap menjumpai sebuah paradoks yang menghantuinya sebagai seorang keturunan Tionghoa yang aktif dalam perpolitikan nasional.
Di satu sisi ia merupakan seorang Tionghoa yang tulen– ia bangga dengan warisan budaya Tionghoanya dan seumur hidupnya ia tidak pernah mengganti namanya menjadi ‘nama Indonesia’– namun pada saat yang sama ia juga menjabat sebagai seorang pengurus dalam PNI, sebuah partai yang (menurut pandangan masyarakat dan pandangannya sendiri) cukup bersifat Jawasentris.
Ia sendiri mengakui paradoks ini dalam otobiografinya, saat ia menceritakan ulang perkataan Ketua Umum PNI Sidik Djojosukarto bahwa Yap dapat duduk dalam Dewan Partai karena ia lahir di Jawa dan dapat berbicara dalam bahasa Jawa (hlm 33).
Namun toh, demikian terang Yap, terlepas dari kekurangannya, PNI masih memberikan ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk ikut serta dalam kepengurusan partai dan dalam jabatan pemerintah.
Yap sendiri pernah dicalonkan sebagai menteri oleh PNI, namun ia menolak karena ingin fokus sebagai anggota DPR, sebuah jabatan yang ia duduki dari tahun 1950 sampai 1954. Di dalam DPR, Yap turut mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.
Di dalam DPR dan PNI Yap menemukan keindonesiaan yang sesungguhnya dalam kebhinekaan: ia bekerja sama dengan rekan sesama anggota PNI yang berasal dari berbagai etnis dan kepercayaan, juga dengan rekan-rekan dari partai-partai lain yang memiliki pendirian politik yang berbeda dari PNI.
Namun jauh dari perasaan tidak senang, kebhinekaan ini justru dinikmati dengan sepenuh hati oleh Yap sebagai suatu hal yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yap mengundurkan diri dari keanggotaan DPR pada tahun 1954. Konsisten dengan prinsipnya yang memberikan ruang bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, kursi DPR yang kosong setelah mundurnya Yap kemudian diisi oleh sesama anggota PNI keturunan Tionghoa, Boen Kin To alias Tony Wen.
Partisipasi Kebangsaan Tionghoa
Di samping pekerjaan politik nasionalnya, Yap mencurahkan sebagian besar energi politiknya setelah kemerdekaan untuk memperjuangkan partisipasi penuh orang Indonesia keturunan Tionghoa sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
Dalam pandangan Yap, kunci utama dalam membangun rasa setia kawan antara golongan keturunan Tionghoa dengan ‘pribumi’ di Indonesia adalah melalui pendidikan (hlm. 56).
Berlawanan dengan kebijakan politik Belanda yang mendirikan sistem pendidikan yang terpisah antara ‘pribumi’ dengan Tionghoa, Yap menginginkan adanya sebuah sistem pendidikan nasional yang melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan.
Harapan Yap adalah bahwa sistem pendidikan yang inklusif dan tidak membeda-bedakan itu dapat menciptakan persahabatan antara anak-anak Indonesia, dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, persahabatan ini akan menciptakan solidaritas nasional yang kuat.
Salah satu cara lain yang menurut Yap dapat memperdalam kecintaan orang keturunan Tionghoa pada Indonesia adalah melalui pendidikan politik.
Di Bandung setelah kemerdekaan, Yap menyelenggarakan kursus pendidikan politik bagi pemuda-pemuda keturunan Tionghoa yang isinya menjelaskan tentang perbedaan pandangan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia, tanpa pernah memaksa mereka untuk masuk ke suatu partai tertentu.
Hal ini merupakan cerminan dari pendirian politik Yap yang demokratis, mengingat Yap sendiri tentu memiliki kepentingan politik pribadinya sebagai seorang pengurus PNI.
Menurut Yap, terlepas dari partai politik yang dipilih oleh masing-masing individu, partisipasi politik adalah mutlak perlu dilakukan oleh keturunan Tionghoa di Indonesia. Menurutnya, pluralisme politik itulah yang dapat memajukan keadaan politik warga keturunan Tionghoa dalam bangsa Indonesia (hlm. 33).
Hal ini sendiri terlihat dalam konteks keberagaman pandangan politik yang tumbuh dalam kalangan Tionghoa dalam dasawarsa 1950-an: ada beberapa orang keturunan Tionghoa yang masuk PNI seperti Yap sendiri, ada orang keturunan Tionghoa beragama Islam yang masuk Partai Masjumi seperti Tan Kim Liong (alias Mohammad Hasan, yang belakangan menjadi menteri dalam Kabinet Dwikora I), dan ada pula orang keturunan Tionghoa yang masuk partai-partai politik lain, seperti Tan Wie Lie (Partai Kristen Indonesia) dan Tjung Ting Jan (Partai Katolik).
Salah satu saran lain yang diberikan Yap pada keturunan Tionghoa adalah untuk secara sukarela masuk ke dalam dinas angkatan bersenjata. Ini merupakan suatu pandangan yang revolusioner pada masanya (bahkan sampai sekarang) mengingat orang Tionghoa dilarang masuk ke dalam dinas ketentaraan pada masa penjajahan Belanda (hlm. 73).
Saran ini pun sebetulnya sudah dilakukan oleh beberapa orang keturunan Tionghoa yang sezaman dengan Yap, misalnya The Kim Goan, yang pernah menjadi intelijen militer pada zaman Revolusi dan belakangan terpilih menjadi seorang anggota Dewan Konstituante mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dikenal dekat dengan kalangan militer.
Dalam edisi selanjutnya, Revolusi Kita akan membahas tentang sekitar Peristiwa 10 Mei 1963 yang memaksanya untuk pergi keluar dari Indonesia.
Jonathan Siborutorop | Pemuda Marhaenis