Wilayah Perbatasan ‘Rapuh’ Pemerintah Bakal Bangun 11 Pos

Wilayah Perbatasan ‘Rapuh’ Pemerintah Bakal Bangun 11 Pos

Menko Polhukam Wiranto/polkam.go.id

Koran Sulindo – Dengan perbatasan Indonesia yang masih rapuh dan tak terjaga dengan baik, wilayah tersebut mudah dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba, terorisme dan pengungsi liar.

Menurut Menteri Keamanan, Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto  menyebut kerapuhan wilayah perbatasan itu disebabkan kurangnya  sarana transportasi, tidak adanya jaringan listrik dan susahnya telekomunikasi.

Padahal dengan panjang hingga 99.000 kilometer, Indonesia memiliki perbatasan terpanjang di dunia setelah Kanada.

“Sudah ulang-ulang disampaikan dulu bahwa pertahanan kita rapuh di luar, kuat di dalam. Itu sudah menyalahi kodrat. Buah durian kalau kulitnya lunak kita nggak akan pernah makan durian, belum mateng udah digerogoti hewan, kalong. Tapi karena buahnya harum kulitnya keras,” Wiranto di Hotel Aryaduta pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019, Senin (28/1).

Ia menambahkan saat ini saja di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Utara terdapat setidaknya 1.400 ‘jalur tikus’ tak resmi.

“Itu lah mengapa saya merasa ingin mengingatkan kembali wilayah perbatasan itu sangat kompleks. Jadi berikutnya kompleksitas ancaman seperti itu ada illegal logging, human trafficking, narkoba, pengungsi liar,” kata dia.

Jalur-jalur tikus itulah yang menjadi penyebebab berbagai permasalahan, seperti penyelundupan narkoba hingga illegal logging.

“Untuk membangun perbatasan biar saya minta TNI Polri menempatkan pasukan itu di wilayah perbatasan yang tak bertuan, jalan yang banyak dihuni manusia, ada perkebunan, pertanian harus diamankan,” kata Wiranto menjelaskan.

“Mereka mengamankan di perbatasan sekaligus amankan. Kalau nggak seperti itu kita akan kerepotan. Bolak balik BNN undang saya bakar narkoba 5 ton. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa.”

Dia menjelaskan, kerapuhan wilayah perbatasan di Indonesia terjadi karena transportasi yang masih kurang, tidak adanya jaringan listrik, susahnya telekomunikasi, dan sebagainya.

Selama empat tahun terakhir, menurut Wiranto, pemerintah benar-benar memperhatikan wilayah perbatasan termasuk dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, hingga pembangunan 7 pos lintas batas negara (PLBN).

Menurutnya, pembangunan PLBN tak semata-mata tidak hanya membangun pos tapi sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Tidak ada sumber-sumber kehidupan di wilayah itu. Ini membuat keamanan dan pertahanan Indonesia lemah, makannya tidak heran kalau narkoba masuk, teroris, pengungsi liar, dan ancaman lainnya,” kata Wiranto menambahkan.

Untuk memperkuat wilayah perbatasan, rencana pemerintah membangun 11 Lintas Batas Negara (PLBN) tahun 2019 diharapkan bakal mampu menuntaskan rapuh pertahanan dan keamanan perbatasan.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan melakukan percepatan pembangunan 11 PLBN.

Wiranto juga menyebut dari dari 18 rencana pembangunan PLBN, tujuh di antaranya sudah tuntas pembangunannya pada tahun 2018. PLBN itu juga diharapkan mempu menjadi penjamin kebutuhan sosial masyarakat.

“Selain pertahanan dan keamanan, yang perlu dibangun juga adalah sekolar dasar, pasar, puskesmas, sentra kerajinan masyarakat, yang mampu menciptakan ekonomi baru di wilayah perbatasan,” kata dia.[TGU]