UUD 1945 Perlu Diamendemen Lagi

UUD 1945 Perlu Diamendemen Lagi

Dahlan Rais

Koran Sulindo – Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang  telah berlangsung selama dua hari (23-24 Mei 2016) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara resmi ditutup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Berdasarkan pemikiran para pakar berbagai disiplin ilmu serta para tokoh nasional yang diminta sebagai pembicara, KNIB menghasilkan rumusan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah. “Ada enam pokok pikiran yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah,” kata Dahlan Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di hadapan peserta KNIB.

Pertama, kata Dahlan Rais, Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun di atas nilai-nilai dan cita-cita luhur 1945. Karena itu, segenap komponen bangsa memiliki kewajiban kolektif membangun keungulan bangsa, yang ditopang oleh kepemimpinan perubahan, budaya publik yang rasional-konstruktif, politik yang demokratis-berkeadaban yang efektif dan produktif, serta ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.

Kedua, bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras, cerdas, kreatif, inovatif, dan percaya diri untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, politik, korupsi, kekerasan, moralitas, kriminalitas, dan daya saing yang rendah. Ketiga, dalam bidang politik perlu didorong konsolidasi demokrasi yang berbasis nilai, etik, dan amanah untuk memperkuat good governance, clean government, dan meritokrasi  sehingga melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat, melayani, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, dan primordialisme agama dan budaya.

Keempat, dalam bidang hukum dan pemerintahan diperlukan penguatan Indonesia sebagai negara hukum, yang seluruh sistem penyelenggaraan negara, penyelenggara negara, dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. KNIB memandang penting dilakukannya amandemen kelima UUD 1945, terutama yang berkait dengan haluan negara, kedudukan, susunan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Juga perlu penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai dan etik yang memandu dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kelima, bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental dan revolusi budaya sebagai prasyarat membangun bangsa yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, berkeadaban luhur, yang dibangun melalui pendidikan yang bermutu dan berkeunggulan. Keenam, bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat, berlandaskan spirit persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan visi bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.

Sebelum masuk pada enam rekomendasi itu, Dahlan Rais menegaskan, KNIB merupakan forum lintas kelompok, profesi, agama, dan budaya yang dimaksudkan sebagai forum untuk menghimpun gagasan, pengalaman, dan idealisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Ditegaskan pula, KNIB berangkat dari keyakinan dan optimisme bahwa, di tengah berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi,  Indonesia mampu bangkit menjadi bangsa yang berkemajuan dan memiliki kemampuan bersaing dan bersanding dengan bangsa lain. Syaratnya: mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu, Anies Baswedan menyampaikan harapannya kepada persyarikatan Muhammadiyah ke depan sesuai dengan visi Indonesia berkemajuan. Dikatakan, tema konvensi ini sangat penting mengingat Indonesia tengah dalam persimpangan jalan. “Muhammadiyah harus berani menjadi pelopor, tidak hanya dalam percaturan domestik dan nasional, namun sudah saatnya Muhammadiyah mengambil peran dalam percaturan global di level Asia, melewati teritorial batas negara,” kata Anies. [YUK]