Koran Sulindo – Kampanye perang narkotika pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte rupanya mendapat sokongan dana dari Amerika Serikat (AS). Namun, sokongan itu terancam dihentikan jika perang narkotika Duterte bertentangan dengan hak asasi manusia.
Senat merekomendasikan kepada Departemen Luuar Negeri AS untuk menghentikan bantuan dana kepada Kepolisian Nasional Filipina jika memenuhi standar hak asasi manusia. Bantuan dana akan kembali diberikan jika Kepolisian Filipina menggunakan standar hak asasi manusia dalam kampanye perang narkotika.
Senat akan tetapi mensyaratkan Kementerian Luar Negeri AS terlebih dulu memberikan laporan bahwa pemerintah Filipina telah menjalankan perang narkotika yang sesuai HAM. Laporan itu meliputi penyelidikan dan menuntut pejabat yang bertanggung jawab memerintahkan pembunuhan tanpa proses hukum dan tindakan pelanggaran HAM lainnya selama kebijakan perang narkotika dijalankan.
Akan tetapi, bantuan dana tetap akan diberikan untuk bidang obat-obatan dan program maritim pemerintah Filipina. Senat AS mencatat kebijakan perang narkotika oleh Kepolisian Nasional Filipina sama sekali tidak menyesuaikan dengan standar-standar internasional.
Di samping itu, menurut laporan philstar.com, Senat AS memuji upaya militer Filipina dalam memerangi terorisme. Senat AS menekankan perlunya angkatan bersenjata Filipina garda terdepan dalam melindungi negara dan rakyat. Juga membuka kemungkinan akan keterlibatan militer Filipina dalam pembunuhan tanpa proses hukum yang melanggar berat HAM. [KRG]
