TB Hasanuddin Dukung Wartawan untuk Terima Bansos karena Covid-19

TB Hasanuddin/pdiperjuangan-jabar.com

Koran Sulindo – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendukung usulan Dewan Pers yang meminta wartawan dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial. Juga membutuhkan alat pelindung diri (APD) ketika melaksanakan tugasnya.

Hal ini penting, kata Hasanuddin, mengingat wartawan berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia juga meminta pemerintah memberikan bantuan perawatan kepada wartawan yang telah terpapar Covid-19.

“Bersama komponen lainnya, wartawan juga adalah garda terdepan dalam upaya memerangi  penyebaran Covid-19,” kata Hasanuddin ketika Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi I bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Hasanuddin menuturkan, wartawan dalam menyampaikan berita kepada masyarakat terjun langsung ke lapangan. Karena itu, profesi wartawan juga sangat rentan terpapar virus corona. Di samping itu, Hasanuddin juga meminta KPI untuk mengajak perusahaan pers khususnya televisi agar aktif mensosialisasikan berbagai bantuan sosial yang disumbangkan kepada masyarakat terutama yang terdampak wabah virus corona.

Dengan demikian, kata Hasanuddin, masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Soal ini kehadiran negara ini, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menemukan sebanyak 52% warga Indonesia masih menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah corona, sementara 41% menganggap lambat.

Tapi persepsi masyarakat itu tidak merata. Umumnya yang menilai pemerintah pusat tanggap dalam menangani wabah virus corona berasal dari Jawa Tengah 61%, Jawa Timur 61%, sementara Jawa Barat 41%. Akan tetapi, dari survei itu pula, masyarakat menilai pemerintah provinsi lebih tanggap ketimbang pemerintah pusat dalam menangani wabah virus corona.

Buktinya mayoritas warga Jawa Tengah 73%, Jawa Timur 68% dan DKI Jakarta 62% menilai pemerintah provinsi setempat bergerak cepat. Sementara di Jawa Barat hanya 31% yang menilai pemerintah provinsi bergerak cepat. Kesimpulan survei ini, menurut SMRC, masyarakat secara konsisten menilai pemerintah pusat lambat menangani wabah virus corona ini.

Survei nasional SMRC tentang wabah Covid-19 ini dirilis pada 17 April 2020. Survei dilakukan dari 9-12 April 2020 yang melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9%.

Sebelumnya Dewan Pers meminta kepada pemerintah agar memasukan wartawan dalam kelompok yang mendapatkan jaring pengaman sosial, khususnya wartawan yang sudah terverifikasi dari media di daerah.  Dewan Pers juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberi stimulus pada perusahaan pers berupa keringanan pajak dan  subsidi pembelian bahan baku (kertas) akibat harga dolar yang memicu naiknya harga kertas. [KRG]