Presiden terpilih Joko Widodo
Ilustrasi: Presiden terpilih Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019)/ ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari

Koran Sulindo – Survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menemukan sebagian besar responden 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran Kabinet Kerja II yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19. Mayoritas responden menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju mendesak untuk dilakukan saat ini.

Ketidakpuasan sebagian besar responden ini adalah sinyal dampak dari program ekonomi yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit. Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun publik berharap bahwa perombakan harus mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.

Menteri-menteri yang akan masuk ke pemerintahan diharapkan adalah yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

Publik juga menilai pemerintah perlu memiliki fokus kinerja dalam menangani pandemi Covid-19.

Sebanyak 43,6 persen responden menilai fokus kinerja perlu diarahkan pada upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19. Sedang sebesar 35 persen menganggap pemulihan ekonomi menjadi hal yang paling mendesak dilakukan pemerintah. Sebanyak 18,3 persen responden ingin pemerintah fokus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen. [RED]