Raden Mas Sewaka: Gubernur Jawa Barat Masa Kritis

Raden Mas Sewaka: Gubernur Jawa Barat Masa Kritis

Raden Mas Sewaka (berdiri, berkopiah) dalam acara serah terima Negara Pasundan kepada dirinya selaku Gubernur Jawa Barat, Maret 1950

Koran Sulindo – Sudah Saatnya Sejarah Nasional Indonesia lebih mengungkap kiprah tokoh-tokoh lokal, antara lain para pejabat gubernur pada periode awal republik ini berdiri. Di antara yang sangat jarang dibicarakan adalah Raden Mas Sewaka, Gubernur Jawa barat periode 1947-1948 dan 1950-1951, dua masa krisis yang menguji keteguhan sebagai seorang pemimpin dan rasa kecintaan terhadap Republik Indonesia.

Raden Mas Sewaka

Ada dua tulisan yang cukup memberikan informasi  awal tentang riwayat Raden Mas Sewaka. Yang pertama ditulis Dr. A. Sobana Hardjasaputra dan dimuat dalam  Pikiran Rakyat edisi 20 Agustus 2006, “Sang Gubernur Geriliya”. Yang kedua berupa buku yang diterbitkan Pemerintah Kotamadya Bandung bekerja sama dengan Tim Sejarawan Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 1981. Judulnya Sejarah Kota Bandung1945-1950. Juga ada beberapa sumber primer yang merekam aktivitas Sewaka.

Riwayat pendidikan pria kelahiran Cirebon pada tahun 1895 ini berlangsung mulus. Raden Mas Sewaka menamatkan pendidikan di Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) atau sekolah pendidikan untuk bumiputera pada tahun 1915.  Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Besturschool (sekolah pemerintahan) dan selesai pada tahun 1927.

Sewaka mengawali karirnya di birokrasi sebagai pegawai magang juru tulis wedana di Losari, dilanjutkan menjabat Manteri Polisi Weru dan camat di Jatiwangi. Karirnya terus menanjak dengan ditunjuknya dia sebagai  patih di Bogor dan di Indramayu (1938-1941).

Pada zaman penjajahan Jepang, Sewaka menjadi Syico (Wali Kota) Cirebon (1942-1943), kemudian menjadi Kenco (Bupati) Cirebon (1943-1945). Selanjutnya, Sewaka ditarik ke Jakarta untuk menjadi neysebuco (kepala bagian umum) di kantor residen. Ada dua alasan dari mutasi itu, Pemerintahan Fasis Jepang mengagumi kecakapan Sewaka, tetapi juga mewaspadai dirinya.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Sewaka memihak Republik. Sebagai Residen Jakarta, ia  tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga turut mengatur perjuangan melawan tentara Sekutu dan Nederlands Indies Civil Administration (NICA). Selaku residen, Sewaka berupaya mengatasi gejolak yang terjadi di wilayah kekuasaannya, antara lain gejolak di Tangerang dan Bekasi.

Robert Cribb dalam bukunya bertajuk Gangsters and Revolutionaires: The Jakarta Power Militia and The Indonesian Revolution 1945-1949 mengungkapkan, Sewaka selama menjadi residen berperan mengatasi stabilitas di kawasan  Subang, Karawang, dan Bekasi ketika pemerintahan Sjahrir berupaya membuktikkan Republik  merupakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalahnya: ada banyak laskar rakyat di sekitar Karawang, yang menggunakan revolusi sebagai dalih untuk melakukan perampokan dan pembunuhan.

Residen Sewaka kemudian mengangkat pemimpin laskar-laskar itu sebagai pejabat, sehingga punya tanggung jawab. Bantir dari Bekasi diangkat menjadi manteri polisi, Nata menjadi camat, Bubar sebagai Bupati Karawang,  Macem dari Cibarusa diangkat menjadi kepala polisi setempat.

Ketika  itu, konflik dengan tentara Sekutu membuat Jakarta tidak kondusif. Maka, Pusat Pemerintahan Keresidenan Jakarta dipindahkan ke Purwakarta.

Namun, kemudian, Sewaka memilih berkedudukan di Subang untuk memudahkan dia berhubungan dengan Tentara Republik Indonesia dan Pemuda Pejuang. Sewaka juga membantu penyaluran beras dari Subang ke Jakarta.

Sewaka menjadi residen hingga Mei 1946. Dia kemudian membantu Gubernur Jawa Barat Dr. Murjani di Tasikmalaya, yang menjadi pusat Pemerintahan Jawa Barat setelah pecah Peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946.

Dia memimpin urusan administrasi kantor pusat provinsi di pengungsian, serta melakukan konsolidasi pemerintahan, dan menyusun teritorial daerah pertahanan bersama TRI. Pada 1 April 1947, Sewaka diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Soekarno untuk melaksanakan pemerintahan darurat  di daerah pengungsian Priangan Timur. Pada masa itu, ibu kota Indonesia berkedudukan di Yogyakarta.