Proyek kereta cepat mangkrak lebih dari setahun, tapi setelah dihitung ulang, biayanya membengkak [Foto: Istimewa]

Koran Sulindo – Selepas bulan Mei 2017, pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung akan segera dilaksanakan. Pasalnya, pemerintah akan memenuhi semua syarat yang diajukan Tiongkok terutama soal pengadaan lahan.

Menurut laporan Nikkei pada Kamis (11/5), Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada 2 Mei lalu dan meminta segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Terutama soal pengadaan lahan untuk stasiun kereta cepat di Bandung.

Jalur proyek kereta cepat Jakarta – Bandung ini mencapai sekitar 140 kilometer. Dan jarak demikian akan ditempuh dalam waktu 45 menit. Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok yang dikenal sebagai PT KCIC.

Untuk membiayai proyek yang mencapai lebih dari US$ 5 miliar itu, pemerintah akan meminjam dana  dari China Development Bank. Akan tetapi, pinjaman itu rupanya bersyarat bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan lahan untuk proyek tersebut. Itulah yang membuat proyek sempat tertunda sejak peletakan batu pertama pada Januari 2016.

Soal pembebasan lahan ini, Kementerian BUMN menyebutkan bawah pembebasan lahan tinggal selangkah lagi. Akan tetapi, akibat penundaan tersebut, nilai proyek kereta cepat ini membengkak menjadi dari sekitar US$ 5,1 miliar hingga US$ 6 miliar. Negosiasi peminjaman lahan untuk stasiun kereta di Jakarta juga diperkirakan akan membutuhkan waktu panjang karena berkaitan dengan lahan Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma.

Untuk memastikan pinjaman itu, Presiden Jokowi akan melobi pemerintah Tiongkok pada acara “Beijing’s Belt and Road Forum for International Cooperation” yang digelar dari Minggu hingga Senin nanti. Jokowi memang merencanakan akan hadir pada acara tersebut.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, kesepakatan pendanaan proyek itu akan ditandatangani kedua negara pada Senin nanti. Tiongkok kemungkinan akan menyalurkan pinjaman tersebut secara bertahap. Awalnya akan digelontorkan sekitar US$ 1 miliar. Dari pinjaman tersebut, proyek pembangunan awal kereta cepat setidaknya sudah bisa dilakukan pada bulan ini.

Warga pada umumnya menolak pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat ini. Karena itu, pembangunan proyek kereta cepat ini tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok sempat mengalami ketegangan karena kapal nelayan Tiongkok kedapatan memasuki wilayah perairan Indonesia. Hubungan kedua negara mulai mencair ketika Presiden Jokowi mengundang para investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. [KRG]