Presiden: Payung Hukum Ibu Kota Baru segera Selesai

Presiden: Payung Hukum Ibu Kota Baru segera Selesai

Ilustrasi/setkab.go.id

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo meminta payung hukum ibu kota baru segera diselesaikan.

“Dalam merancang desain sistem, tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya,” kata Presiden Jokowi, dalam Rapat Terbatas (ratas) tentang Pembahasan Lanjutan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Menurut Jokowi, Menteri Bappenas melaporkan Undang-undang ibu kota baru sudah selesai dan kemungkinan akan disampaikan ke DPR minggu depan.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Presiden sedang mempersiarkan calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru.

“Badan otorita ini setingkat menteri dan saya kira segera ada UU-nya. Nanti Presiden dengan menyiapkan siapa menteri di Badan Otorita. Sedang difinalisasi,” kata Luhut, dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Menurut Luhut, terdapat tiga klaster di ibu kota baru nanti, yakni klaster pemerintah, klaster perumahan dan perkantoran, serta klaster infrastruktur/fasilitas publik dan ICT.

Di klaster pemerintah, pendanaan, kepemilikan tanah dan aset menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Biaya pembangunan dibiayai sepenuhnya dari APBN.

Sementara itu di klaster perumahan dan perkantoran serta klaster infrastruktur/fasilitas publik dan ICT, pendanaannya dapat dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di kluster ini pemerintah dapat menjual/memberikan konsesi lahan kepada swasta sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan swasta.

“Sementara itu entertainment, education, resort, health, fianncial center, di ibu kota baru ini kami kasih private sector. Private sector yang mau masuk sini macam-macam, banyak sekali yang berminat masuk di sini,” kata Luhut.

Sayembara Desain Bandara Ibu Kota Baru

Kementerian Perhubungan akan menggelar sayembara untuk menentukan desain bandara baru di ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tiga negara, yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan telah menyampaikan minat terlibat dalam proyek bandara baru itu.

“Kalau dari Jepang, China, Korea biasanya (menawarkan) kereta, termasuk bandara. Jadi bandara kami sayembarakan desainnya dulu setelah itu buat proyeknya,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Kemenhub mengonfirmasi akan dibangun bandara ketiga di Kalimantan Timur selain Bandara Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda.

“Iya ada bandara ketiga. Titiknya belum tahu tapi kira-kira 15 km dari pusat kota,” katanya.

Kelak ketiga bandara itu akan disatukan dalam satu korporasi di bawah PT Angkasa Pura I. Bandara baru ini akan dibangun untuk menjadi bandara internasional dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Nanti kami undang kolaborasi asing dan lokal sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN tapi dari swasta yang investasi di situ,” kata Menhub Budi. [sulindox@gmail.com]