Perang Yom Kippur 1973 menjadi salah satu krisis paling berbahaya selama Perang Dingin.
Konflik antara Israel, Mesir, dan Suriah berkembang menjadi ketegangan internasional ketika Uni Soviet mengancam kemungkinan intervensi militer dan Amerika Serikat merespons dengan meningkatkan kesiagaan militernya ke DEFCON 3.
Keputusan pada 24–25 Oktober 1973 itu meningkatkan risiko konfrontasi antara dua negara adidaya bersenjata nuklir.
Latar Belakang Perang Yom Kippur 1973
Perang Yom Kippur dimulai pada 6 Oktober 1973 ketika Mesir dan Suriah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Israel.
Kedua negara berupaya merebut kembali wilayah yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967.
Mesir menargetkan Semenanjung Sinai, sedangkan Suriah berusaha merebut kembali Dataran Tinggi Golan.
Serangan tersebut bertepatan dengan Yom Kippur, hari raya penting dalam kalender Yahudi, serta berlangsung selama Ramadan.
Serangan mendadak itu mengejutkan Israel dan memperlihatkan kegagalan intelijen dalam memperkirakan waktu serangan secara tepat.
Perang ini juga melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Washington mendukung Israel, sementara Moskow memiliki hubungan strategis dengan Mesir dan Suriah serta memasok persenjataan kepada kedua negara tersebut.
Persaingan kedua negara adidaya itu berlangsung di tengah kebijakan détente, yaitu upaya meredakan ketegangan selama Perang Dingin.
Bantuan Militer AS dan Uni Soviet Selama Perang
Pada awal perang, pasukan Israel menghadapi tekanan berat di sejumlah front. AS kemudian menjalankan Operation Nickel Grass, yaitu operasi pengangkutan udara untuk memasok persenjataan kepada Israel.
Kiriman tersebut mulai tiba pada 14 Oktober 1973.
Uni Soviet juga memasok persenjataan kepada Mesir dan Suriah. Pada 16 Oktober, pasukan Israel menyeberangi Terusan Suez ke wilayah barat terusan.
Operasi ini membuka peluang bagi Israel untuk mengancam jalur pasokan Mesir dan mengepung Tentara Ketiga Mesir di Semenanjung Sinai.
Perubahan situasi militer tersebut meningkatkan kekhawatiran Uni Soviet mengenai posisi Mesir.
Pada saat yang sama, pelaksanaan gencatan senjata menjadi persoalan diplomatik yang semakin mendesak.
Gencatan Senjata PBB Gagal Menghentikan Pertempuran
Pada 22 Oktober 1973, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 338 yang menyerukan penghentian pertempuran dan dimulainya negosiasi perdamaian.
Resolusi tersebut juga menyerukan pelaksanaan Resolusi 242 tahun 1967. Sehari kemudian, Resolusi 339 kembali menegaskan gencatan senjata dan meminta pengiriman pengamat militer PBB.
Namun, pertempuran masih berlanjut. Operasi militer Israel di sekitar Terusan Suez memperburuk posisi Tentara Ketiga Mesir yang telah terkepung.
Uni Soviet memandang berlanjutnya operasi Israel sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Moskow mendesak Washington menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan pertempuran.
Ketegangan mengenai pelaksanaan resolusi PBB berkembang menjadi krisis diplomatik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Ancaman Intervensi Soviet pada 24 Oktober 1973
Pada 24 Oktober 1973, pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev mengirim pesan kepada Presiden AS Richard Nixon.
Brezhnev mengusulkan agar kedua negara segera mengirim kontingen militer ke Mesir untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata.
Dia juga memperingatkan bahwa jika tindakan bersama tidak dapat dilakukan, Uni Soviet perlu mempertimbangkan langkah yang sesuai secara sepihak.
Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran di Washington karena membuka kemungkinan pengerahan pasukan Soviet ke Mesir tanpa persetujuan AS.
Saat itu, Tentara Ketiga Mesir berada dalam posisi terancam akibat operasi Israel.
Para pejabat AS membahas kemungkinan intervensi Soviet dan risiko yang dapat muncul jika pasukan kedua negara adidaya berada di kawasan konflik yang sama.
Amerika Serikat Menaikkan Kesiagaan Militer ke DEFCON 3
Pada malam 24 Oktober 1973, pejabat senior AS membahas respons terhadap ancaman Soviet.
Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Henry Kissinger, Menteri Pertahanan James Schlesinger, Direktur CIA William Colby, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Thomas H. Moorer.
Menurut catatan Moorer, perintah peningkatan kesiagaan militer dikeluarkan pada pukul 23.41 waktu Washington, 24 Oktober.
AS kemudian meningkatkan status kesiagaannya menjadi DEFCON 3.
DEFCON merupakan singkatan dari Defense Readiness Condition, sistem yang digunakan militer AS untuk menunjukkan tingkat kesiapan menghadapi ancaman.
DEFCON 3 menandakan peningkatan kesiagaan militer.
Status tersebut tidak berarti pemerintah AS telah memutuskan untuk melancarkan serangan nuklir.
Peningkatan kesiagaan itu disertai sejumlah langkah militer.
Kapal induk USS John F. Kennedy diperintahkan bergerak menuju Laut Tengah, sedangkan USS Franklin D. Roosevelt diperintahkan bergabung dengan USS Independence di kawasan tersebut.
Selain itu, pasukan AS di Eropa mendapat status kesiapan lebih tinggi, Divisi Lintas Udara ke-82 disiagakan, dan 75 pesawat pembom B-52 dipanggil kembali dari Guam.
Peran Richard Nixon dan Henry Kissinger
Richard Nixon menjabat sebagai Presiden AS ketika krisis berlangsung, sedangkan Henry Kissinger memainkan peran penting dalam diplomasi dan pembahasan respons terhadap ancaman Soviet.
Dalam pertemuan pada malam 24–25 Oktober, Kissinger, Schlesinger, Colby, dan Moorer membahas pesan Brezhnev serta pilihan respons AS.
Nixon tidak menghadiri langsung pertemuan pengambilan keputusan pada malam tersebut.
Pemerintahannya saat itu sedang menghadapi tekanan politik akibat skandal Watergate. Kissinger dan pejabat senior keamanan nasional mengambil peran penting dalam menangani krisis tersebut.
Mengapa Krisis 1973 Disebut Hampir Memicu Perang Dunia III?
Krisis Perang Yom Kippur 1973 meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Ancaman intervensi militer Soviet muncul ketika AS meningkatkan kesiagaan militernya ke DEFCON 3.
Jika pasukan Soviet benar-benar dikirim ke Mesir dan kemudian berhadapan dengan pasukan AS, situasi berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Risiko tersebut menjadi perhatian serius karena kedua negara memiliki persenjataan nuklir dan kemampuan militer strategis.
Resolusi 340 PBB dan Akhir Krisis DEFCON 3
Pada 25 Oktober 1973, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 340.
Resolusi ini menuntut gencatan senjata segera dan menyeluruh serta meminta pihak-pihak yang bertikai kembali ke posisi yang mereka tempati pada 22 Oktober pukul 16.50 GMT.
Resolusi 340 juga membentuk United Nations Emergency Force II (UNEF II), pasukan darurat PBB yang bertugas membantu mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Diplomasi dan mekanisme PBB membantu meredakan krisis.
Konfrontasi langsung antara pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terjadi. Meski demikian, kesiagaan militer tidak langsung berakhir di seluruh unsur militer AS.
Armada Keenam AS tetap berada pada DEFCON 3 hingga 17 November 1973.
Perang Yom Kippur diikuti oleh upaya diplomatik yang lebih intensif di Timur Tengah. Proses perundingan setelah perang turut membuka jalan menuju perjanjian damai Mesir–Israel pada 1979. [BP]
Follow channel WhatsApp Koran Suluh Indonesia untuk menemukan lebih banyak artikel sejarah dan informasi menarik lainnya.
https://whatsapp.com/channel/0029VbByPYj3WHTNpxLmO93I
