Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra
Ilustrasi: Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020)/ANTARA FOTO-Nova Wahyudi

Koran Sulindo — Pengamat kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, penangkapan terhadap buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra menjadi kado untuk negara yang akan merayakan HUT ke 75 Kemerdekaan.

“Polri telah menjawab semua keragukan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia ini di Jakarta, Jumat (31/7).

Hasibuan mengatakan, komitmen Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, tentang ini sangat jelas dengan tidak mentolelir anak buahnya yang adalah penegak hukum, yang terlibat membantu pelarian dan aktivitas lain Djoko Tjandra.

“Djoko Tjandra yang sebelumnya diragukan sulit ditangkap berhasil dibekuk Polri di Malaysia,” kata pengajar di Universitas Bhayangkara ini.

Terpidana kasus pengalihan hak tagih antara PT Era Giat Prima dengan Bank Bali kabur ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009. Mahkamah Agung menghukum Djoko dua tahun penjara dan uang Rp546,468 miliar dirampas untuk negara.

Setelah 11 tahun menjadi buron, pada 8 Juni 2020, Djoko muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas vonis Mahkamah Agung. Djoko sempat membuat paspor ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni 2020.

Djoko lalu kabur ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi. Dalam perkara ini, Aziz mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris National Central Beureu Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Nugroho Slamet.

Utomo kini menjadi tersangka karena membuat surat jalan palsu agar Djoko bisa terbang dari Jakarta ke Pontianak. Sedangkan, Bonaparte dan Slamet dicopot karena ikut berperan dalam menghapus status buronan interpol untuk Djoko Tjandra. Kedua perwira tinggi penegak hukum itu dinilai melanggar kode etik dan disiplin Kepolisian Indonesia. [WIS]