PDI Perjuangan Dorong Penetapan Hari Adat Indonesia

PDI Perjuangan Dorong Penetapan Hari Adat Indonesia

Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima delegasi Dewan Adat Nusantara/CHA

Koran Sulindo – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menerima Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) yang meminta dukungan atas penetapan Hari Adat Indonesia yang sedang diajukan ke pemerintah.

“Kami sangat mengharapkan agar Pemerintah segera menetapkan Hari Adat Nasional Indonesia. Kami siap songsong kelahirannya. Diharapkan lahir keputusan presiden (Keppres) mengenai hal ini,” kata Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah, yang juga Raja Tallo ke-19.

Penetapan Hari Adat tersebut diajukan pada 12 Juli, yang bertepatan dengan kelahiran Dewan Adat Nasional di Demak, pada 12 Juli 1912.

Seorang perwakilan dari Masyarakat Adat Papua menyatakan bahwa permintaan itu adalah panggilan jiwa mereka. Di Papua, ada 200-an lebih suku dengan adat istiadatnya masing-masing.

“Bagi kami di Papua, adat istiadat adalah hal utama. Kami harap PDI Perjuangan bisa bergandengan tangan dengan niat baik kami,” kata Perwakilan Papua itu.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyambut baik permintaan itu,. Hasto menyatakan pihaknya terus mendorong bangkitnya kebudayaan. Terlebih, PDI Perjuanhan percaya, jalan kebudayaan itu yang harus kita pilih untuk sebuah tatanan dunia baru yang terbuka dan berkelanjutan.

“Jangan sampai kebudayaan kita dijajah dengan kebudayaan tertentu sehingga menghilangkan adat Nusantara. Maka itu kami akan memperjuangkan usulan Hari Adat Nasional itu kepada Pemerintahan Jokowi,” kata Hasto.

Hasto mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai pemimpin, melalui keputusan politik, yang memberi perlindungan atas hak adat nusantara. Jokowi juga yang memberikan perlindungan kekayaan alam nusantara. Terbukti dengan Jokowi memberikan sertifikat tanah ulayat. PDI Perjuangan juga akan terlibat memberi dukungan terhadap suksesnya acara di Bandung, Jawa Barat tersebut.

“Karena seluruh gerak kebudayaan harus digelorakan bersama,” kata Hasto.

Kedatangan PANI, yang berisi para pemangku adat, kerajaan (keraton) dari seluruh Indonesia itu diterima Hasto, didampingi para Ketua DPP. Termasuk Bambang DH, Idham Samawi, Rokhmin Dahuri dan Sri Rahayu, di Kantor Pusat PDIP di Jl. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Sementara delegasi PANI dipimpin Ketua Umum Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah bersama perwakilan kesultanan dari seluruh wilayah di Indonesia. Turut juga Ketua Dewan Adat Nasional Irwannur Latubual.

Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan, Idham Samawi mengaku sudah menerima rombongan PANI untuk beraudiensi beberapa bulan lalu. Idham menekankan masyarakat adat Indonesia adalah benteng ideologi Pancasila terhadap upaya masif masuknya ideologi asing ke Indonesia.

“Masyarakat Adat Indonesia siap pasang badan terhadap siapapun juga yang hendak mengganti Pancasila,” kata Idham.

PANI sendiri akan terlibat dalam deklarasi adat nusantara yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu mendatang. Menurut Muhammad Akbar, minimal 100 ribu pasukan adat nusantara akan hadir di acara itu. Dan lebih dari 1000 pemangku adat dan sultan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di sana. [CHA]