Ilustrasi: Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan CEO Freeport mengumumkan tuntasnya divestasi PT Freeport Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018)/Istimewa

Koran Sulindo – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan selama menjabat Menteri ESDM, Presiden Joko Widodo tidak pernah menerima CEO Freeport McMoran Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Adkerson hanya terjadi saat selesainya divestasi 51% Freport pada 21 Desember 2018 lalu.

“Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di jaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan presiden, Itu saja,” kata Jonan, di Jakarta, Rabu (20/2/2019), melalui rilis media.

Menurut Jonan, hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51%, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan penerimaan negara harus lebih besar.

Perundingan-perundingan sebelum Menteri ESDM adalah Ignasius Jonan, tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu.

“Waktu saya ditugaskan Oktober 2016, Presiden arahannya coba perundingan Freeport diselesaikan. Saya sempat tawarkan Presiden untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson, bukan James Moffet.Tapi Presiden tidak mau bertemu. Karena sudah ada arahan Presiden kepada kami, dan sudah jelas. Harus divestasi 51%, bangun smelter, merubah KK jadi IUPK dan penerimaan negara harus lebih besar. Sudah itu saja. Lalu kita di Tim Menteri yang berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua,” katanya.

Jonan menegaskan jika ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.

“Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, gak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51%,” katanya.

Jonan menegaskan pemerintah berunding dengan basis baru.

“Jikalau toh ada pertemuan itu, kan nggak relevan, kan tidak kita pakai juga,” kata Jonan.

Sebelumnya, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan ada pertemuan khusus dengan Freeport dengan Presiden Jokowi untuk berunding membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

Menurut Sudirman, terdapat draft kontrak yang kurang lebih isinya adalah perpanjangan Freeport yang poin-poinnya banyak merugikan pihak Indonesia. [DAS]