Menhub: Manajemen Pertiketan Pelayaran Rakyat Belum Maksimal

Menhub: Manajemen Pertiketan Pelayaran Rakyat Belum Maksimal

Ilustrasi/dephub.go.id

Koran Sulindo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pelayanan dan keselamatan peeusahaan pelayaran rakyat berjalan baik. Menhub mengecek kelengkapan surat-surat kapal, kelengkapan alat-alat keselamatan di dalam kapal, kesesuaian data manifest kapal, serta kelengkapan surat nakhoda dan awak kapal, di Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, hari ini.

Menhub mengkritisi sistem ticketing kapal yang masih bersifat tradisional, yakni membeli langsung di pelabuhan. Ia menghimbau kepada pengelola agar sistem ini diperbaiki dengan cara menjual tiket secara online. Penjualan tiket secara online juga akan memudahkan pencatatan manifes dan pengecekan penumpang.

“Manajemen pertiketan belum maksimal di sini. Oleh karenanya saya menghimbau tim dari DKI untuk sistem tiketnya itu dari online saja sehingga dari awal kita sudah tahu manifesnya itu siapa dan tinggal di print saja, tidak ditulis dengan tangan. Itu perlu kita evaluasi. Membeli tiket melalui online akan memudahkan proses, begitu sampai sudah tinggal mendaftarkan saja tidak perlu membayar lagi, ” kata Menhub, di Jakarta, Jumat (7/6/2019), melalui rilis media.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting Menhub adalah masalah manifest penumpang dan sistem ticketing kapal. Menhub menekankan tidak boleh ada penumpang yang berangkat tanpa tercatat manifes, karena manifes tersebut akan dicocokkan dengan kemampuan kapal.

“Prosedur ini adalah prosedur baku, saya minta kepada kepala pelabuhan dan semua petugas-petugas ini melakukan proses yang namanya membuat manifes dan mengecek di kapal apakah benar, ada manifes tetapi tidak di cek di kapal juga salah. Ini yang sering terjadi, bisa saja jumlahnya bertambah. Saya memastikan bahwa tidak boleh ada kapal yang melebihi kapasitas, tidak boleh ada penumpang yang berangkat tanpa masuk manifes,” katanya.

Kemenhub meminta sebelum kapal diberangkatkan, agar koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dilakukan secara konsisten.

Danau Toba, Ambon, dan Selayar

Kemenhub juga menerjunkan tim untuk mengawasi dengan ketat keselamatan pelayaran ke Danau Toba (Sumatera Utara), Ambon,  dan Pulau Selayar (Sulawesi Selatan).

Menurut Menhub, ketiga daerah tersebut merupakan tempat yang banyak digunakan untuk melayani pelayaran rakyat pada hari-hari besar seperti Idul Fitri.

“Ini merupakan bentuk antisipasi kami untuk mencegah terjadinya accident yang tidak kita inginkan,” kata Menhub, di Jakarta, Kamis (6/6/2019), melalui rilis media.

Pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun ini, Kemenhub bekerjasama dengan stakeholder terkait telah melakukan serangkaian ramp check kelaikan kapal-kapal penyeberangan, selain itu, juga dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan seperti pelampung dan juga pengecekan kesehatan dan kelengkapan administrasi para nakhoda dan awak kapal. Para Kepala Daerah ikut andil dengan mengerahkan petugas dari Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pengawasan.

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang menurunkan tim khusus ke kawasan Danau Toba untuk memantau transportasi penyeberangan di kawasan itu.

“Kita ingin memastikan wisatawan yang pergi libur lebaran ke Danau Toba tetap merasa nyaman saat melakukan penyeberangan. Kapal-kapal di Danau Toba yang harus mewujudkannya. Keselamatan adalah yang utama,” kata Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo, di Medan, Jumat (7/6/2019), melalui rilis media.

BPODT juga tidak ingin peristiwa KM Sinar Bangun tahun lalu kembali terulang.

Arus Balik

Sementara itu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari ini, untuk mengetahui kesiapan dan pelayanan pelabuhan setempat dalam menghadapi arus balik 2019.

“Peninjauan ini merupakan instruksi dari pimpinan yang dimulai sejak 30 Mei hingga 9 Juni di sejumlah titik,” kata Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Ambar, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (7/6/2019), seperti dikutip antaranews.com.

Selain melakukan tinjauan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Kemenhub juga akan mengunjungi Terminal Pulo Gebang, Kalideres, Kampung Rambutan, Senen, dan Gambir.

“Semua lokasi itu kita kunjungi untuk memantau informasi terbaru arus balik,” kata Ambar.

Puncak arus balik diperkirakan antara 10 hingga 15 Juni 2019.

“Perkiraan kami puncak arus balik pada tanggal itu, namun bisa saja berubah,” kata koordinator posko terpadu Kementerian Perhubungan Hotma P.M. [Didit Sidarta]