Antara Arab Saudi dan Kuwait, yang paling rawan menurut Kopbumi adalah Arab Saudi. Karena, sindikat Condet banyak “bermain” di sana dan mereka sangat kuat. Mereka punya tempat penampungan ilegal untuk perempuan buruh yang bermasalah dengan majikannya. Pada masa itu, paling banyak di Madinah dan di Thaif. Perempuan-perempuan yang lari dari majikannya itu kemudian dijadikan pekerja seks oleh mereka, yang tak jarang mereka diperkosa lebih dulu. Dalam satu penampungan itu ada 30 sampai 40 perempuan Indonesia yang dijadikan pelacur. Padahal, di Arab Saudi dan Kuwait ada sekitar 400 penampungan ilegal seperti itu pada awal tahun 2000-an.

Kasus lain yang berhubungan dengan perdagangan perempuan Indonesia ke luar negeri adalah banyaknya perempuan Indonesia yang kini tak diketahui rimbanya alias dinyatakan hilang. Dari tahun 2003 sampai tahun 2005 saja Kopbumi mencatat ada 792 kasus. Mereka memang sudah sangat sulit dilacak keberadaannya. Dan, negara seakan tak peduli dengan kenyataan pahit tersebut.

Ada empat penyebab, menurut Kopbumi, kenapa mereka menjadi sulit dilacak. Pertama, mereka disekap majikan, diperbudak. Pernah ada seorang perempuan buruh yang berhasil lari setelah tujuh tahun disekap di rumah majikannya.

Yang kedua, mereka dipenjara karena, begitu lari dari rumah majikan, mereka tak punya dokumen selembar pun. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipenjara ini ada ribuan.

Yang ketiga, mereka ada di tempat penampungan-penampungan ilegal, dijadikan pekerja seks. Dan, yang keempat, mereka dipindahnegarakan. Lihat saja di Syuriah, pada awal tahun 2000-an itu ada sekitar 9.000 perempuan kita di sana, entah bekerja sebagai apa. Padahal, pemerintah kita tak punya kebijakan menjadikan Syuriah sebagai negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia.

Kopbumi ketika itu juga melihat adanya potensi PJTKI melakukan pelanggaran terhadap buruh migran. Banyak PJTKI yang tidak patuh pada hukum. Selain itu, ada PJTKI yang tidak memiliki surat izin pendirian resmi perusahaan.

PJTKI juga dapat berpotensi menjadi mata rantai perdagangan perempuan bila mempergunakan jasa calo dalam menjaring calon buruh, apalagi bila bersama calo melakukan penipuan dan pemerasan terhadap calon buruh migran. Mereka juga bisa dianggap terlibat bila tidak memberikan informasi yang jelas kepada calon buruh migran dan buruh migran, seperti jadwal keberangkatan, tempat kerja, dan calon majikan. Ada banyak kasus, kontrak kerja baru diberikan ke calon buruh migran di atas pesawat.

Dengan melihat kenyataan yang dibeberkan Kopbumi belasan tahun lampau tersebut, kebijakan moratorium merupakan langkah yang tepat. Bila masih banyaknya perdagangan manusia Indonesia ke luar negeri setelah adanya moraorium seperti disinyalir Apjati, itu jelas karena ketidakbecusan pemerintah melindungi warga negaranya. Jangan sampai, buruk muka, cermin dibelah! [PUR]