KPU: Orang-orang Jahat yang Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu Harus Ditangkap

KPU: Orang-orang Jahat yang Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu Harus Ditangkap

Ilustrasi/KPU

Koran Sulindo –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan orang-orang jahat yang mengganggu pemilu dan mendelegitimasi penyelenggara pemilu harus ditangkap.

“KPU akan lawan hal tersebut. Kami berharap pelakunya segera ditangkap. Kami juga ingin media massa juga mendukung dan menyampaikan berita-berita dengan benar dan sesuai fakta,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman, di kantor Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu malam (2/1/2019), seperti dikutip kpu.go.id.

Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rabu malam (2/1/2019)  mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok untuk membuktikan kebenaran berita soal isu ditemukannya 7 kontainer dari China yang informasinya berisi masing-masing 10 juta surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam keadaan tercoblos pada nomor urut 01. Informasi yang beredar di media sosial, 7 kontainer ini ditemukan pertama kali oleh anggota Marinir dan telah disita oleh KPU.

“KPU pastikan semua berita tersebut tidak benar. Tidak benar ada 7 kontainer yang dimaksud, tidak benar ada anggota Marinir TNI AL yang menemukannya, dan tidak benar KPU menyita itu semua. Semua berita tersebut bohong,” kata Arief.

KPU meminta kepolisian mencari dan melacak siapa yang telah menyebarkan dan membuat rekaman suara berita bohong ini, termasuk siapa yang menulis capture berita tersebut.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, melalui akun Twitternya mengatakan ditemukan 7 kontainer dari China yang informasinya berisi masing-masing 10 juta surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam keadaan tercoblos pada nomor urut 01.

PDI Perjuangan bereaksi keras atas pernyataan Andi Arief yang mengatakan terdapat 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos. Pernyataan wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat itu dinilai di luar nalar publik.

“Pernyataan Andi Arif sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (3/1/2019). [DAS]