Koran Sulindo – Di udara, kedaulatan Indonesia juga mengkhawatirkan. Ini membuat Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri geram. Karena, untuk mendaratkan pesawat di Kepulauan Riau, Indonesia saja harus meminta izin dari otoritas Singapura (flight information region, FIR). “Ini sangat ironis,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu, November 2015 lalu.
Wilayah kontrol udara di Indonesia memang sekarang ini dikuasai Singapura. Mereka bisa mendapatkan hak mengatur lalu lintas udara karena peralatan mereka lebih modern dan menggunakan satelit. Padahal, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim, Indonesia punya peluang memegang kendali atas lalu lintas udara tidak hanya di atas Indonesia, tapi juga untuk kawasan Asia Tenggara. “Rebut FIR yang dipegang Singapura. Ini bukan soal personel, SDM kita mampu dalam mengatur lalu lintas udara. Ini bukan soal biaya, kita punya,” kata Chappy pada acara peluncuran bukunya di Jakarta, 29 Juli 2015 lalu.
Ia berharap pemerintah Indonesia berani seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin. Ia dengan tegas mengancam menutup poin perlintasan udara Siberia, karena Rusia dituduh telah menembak jatuh pesawat Malaysia, MH-17. “Indonesia punya hak untuk menutup poin perlintasan udara. Itu bergaining position, seperti Rusia,” tuturnya.
Ketika mendapat anugerah doktor honoris causa dari Universitas Padjadjaran, 25 Mei 2016 lalu, Megawati Soekarnoputri juga mengungkapkan bagaimana upayanya semasa menjadi presiden mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan yang berbatasan dengan Singapura.
“Saya perintahkan untuk menimbun kembali Pulau Nipah yang hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura Kalau pulau ini hilang, garis batas Singapura bertambah,” kata Megawati merujuk ke peristiwa tahun 2004 itu. Menurut Megawati, penyelamatan pulau kecil itu menjadi penting.
Megawati juga menunjukkan bagaimana dirinya sebagai kepala negara tidak main-main untuk urusan kedaulatan negara. “Ketika kembali ke Tanah Air setelah berkunjung ke Singapura, saya pun meminta dijemput KRI untuk menunjukkan Nipah adalah bagian dari kedaulatan kita,” tutur Megawati.
Ia bahkan sudah sejak lama menyerukan agar bangsa ini juga berupaya memperkuat kedaulatan energi dan juga kedaulatan pangannya, dengan meminimalkan impor. Untuk urusan kedaulatan pangan, Megawati malah meminta pendapat dan saran para pakar di beberapa universitas. “Kedaulatan pangan juga merupakan soal political will. Apa yang bisa dibanggakan di negeri ini sebenarnya pertanian,” kata Megawati di Yogyakarta, 28 September 2013 lampau. [Purwadi]
