Jokowi : Otonomi Khusus Koridor Dialog di Papua

Jokowi : Otonomi Khusus Koridor Dialog di Papua

Koran Sulindo – Pemerintah menjanjikan pendekatan dialogis akan lebih di kedepankan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Koridor otonomi khusus menjadi satu-satunya pendekatan.

Penegasan tersebut tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin redaksi media massa saat yang tergabung dalam Forum Pemred di Istana.

“Pendekatan yang dilakukan pemerintah tetap sama, yaitu pendekatan dialogis, dengan membangun trust, kepercayaan masyarakat Papua,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Jokowi menambahkan pembangunan infrastruktur secara massif di Papua tidak semata-mata membuka akses demi penanganan berbagai masalah seperti misalnya gizi buruk. Namun juga demi kebanggaan masyarakat Papua.

Menurut Jokowi itu dilakukan pemerintah demi kemajuan Papua.

“Program yang menyentuh hajat hidup orang banyak ada BBM satu harga, itu nggak ada hubungannya dengan pencitraan. Itu semata-mata untuk rakyat Papua,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat Papua sekaligus melaksanakan otsus di Papua.

Di sisi lain, Jokowi juga mengaku heran mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.

Ia menyebut, pendekatan yang dilakukan selama ini berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggapnya berhasil. Ini dibuktikan dari hasil Pemilu Presiden di mana dirinya dan Ma’ruf Amin menang tebal atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan. Tetapi antara Jokowi dan Jakarta itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda,” kata Jokowi.

Ia juga menambahkan dirinya berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun untuk bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu masyarakat, dan para kepala daerah.

Tercatat, selama 5 tahun, sudah 12 kali dirinya ke Papua. Itu dia lakukan untuk untuk membangun trust. Menurut Jokowi, pendekatan kesejahteraan juga nyata.

“Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan DAU dan DAK,” katanya.

“Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya. Freeport dan Bintuni kita mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018. Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua,” kata Jokowi.[TGU]