Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Istimewa

Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ingin berfokus bekerja untuk partai. Ia tidak pernah berpikir untuk menduduki kursi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Passion saya di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai, itu butuh energi perjuangan sendiri,” kata Hasto, di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/10/2019).

Politikus asal Yoyakarta itu ingin tetap mendedikasikan hidupnya untuk partai. Karena tugas di partai itu juga terhormat, terlepas apapun posisinya.

Menurut  Hasto, ia juga sudah menyampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pada Kongres PDI Perjuangan di Bali Agustus lalu Hasto dipercaya kembali menjadi orang nomor dua di dalam PDI Perjuangan. Sebuah sejarah baru karena baru kali ini seorang kader menduduki jabatan Sekjen dua kali berturut-turut.

“Jadi menteri gak pas lah. Masih banyak yang lebih hebat dan laik daripada saya. Saya ijin ke Ibu Megawati begitu ditugaskan periode kedua saya tegaskan tugas di partai apalagi tugas sekjen perlu totalitas yang tidak mungkin dirangkap. Kita ini manusia itu biasa bukan manusia super,” katanya.

Hasto mengatakan memiliki banyak tugas, terutama mempersiapkan kaderisasi pemimpin di tingkat daerah.

Tentang penyusunan kabinet, Hasto mengatakan Presiden Jokowi tidak akan asal tunjuk menteri yang dikehendakinya. pasti berdialog dengan para ketua umum partai politik, termasuk dengan Megawati.

“Tidak mungkin presiden menunjuk saya, saya sudah sampaikan di publik. Kalau sekiranya presiden masih menunjuk saya akan sampaikan saya mohon ijin saya tetap di partai,” katanya.

Tentang penambahan anggota koalisi pascapilpres, menurut Hasto harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mendukungnya.

“Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsoen-nya seperti itu,” katanya.

Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama, kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal.

Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun diluar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Apalagi saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.

“Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan,” kata Hasto. [CHA/Didit Sidarta]