SOAL mobil listrik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu (26/2) mengungkapkan, rancangan peraturan presiden mengenai mobil listrik akan segera selesai. Target finalisasinya tanggal 5 Maret 2019.

“Jadi, kami bahas, masih ada beberapa hal teknis tadi. Masalah perpres ini nanti tanggal 5 kami finalkan,” kata Luhut setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan.

Dijelaskan Luhut, banyak pasal yang penulisannya perlu direvisi. “Tadi masalah wording-wording aja, kalimatnya ada di pasal ini-pasal itu yang masih kontradiktif,” tuturnya.

Pada pekan depan, pihaknya akan mengecek hasil revisi rancangan tersebut. Jika tidak ada revisi lagi, Luhut akan langsung membawa rancangan tersebut ke presiden. “Tanggal 5 difinalkan di sini. Saya cek lagi. Setelah itu disetujui semua, kami cek. Instansi terkait hadir sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat. Sesudah itu baru diberikan ke presiden,” kata Luhut lagi.

Sebelumnya, pada acara “Afternoon Tea” di kantornya, 20 Februari 2019, Luhut juga menginformasikan, pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai, berniat membuat pabrik mobil listrik di Indonesia. Hyundai, katanya, telah mendapatkan tanah di daerah Karawang, Jawa Barat. Luasnya 600 hektare.

“Mereka sudah ambil tanah di Karawang, kalau enggak keliru 600 hektare atau berapa. Mereka mau bikin pabrik mobil listrik di sini,” ujarnya.

Rencananya, lanjut Luhut, Hyundai tidak sendiri dalam mewujudkan niatnya itu. Hyundai akan menggandeng Grab dan juga SoftBank. Mereka akan menginvestasikan triliunan dolar di Indonesia. Namun, Luhut belum menyatakan berapa tepatnya angka investasi tersebut.

“Grab kemarin datang juga mau inveastasi di Indonesia. Mereka pengen membawa billion of dollars untuk electric car. Lalu, Softbank menyiapkan dana juga. Mereka hanya tinggal meminta approval Indonesia dan mengenai permintaan teknis masalah tax segala macam,” katanya. [PUR]